Samarinda – Menatap masa depan pembangunan yang lebih cerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-35 yang berujung pada kesepakatan penting. Momen ini menjadi saksi bisu penandatanganan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kaltim Tahun 2025.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang mewakili Gubernur, dengan penuh semangat membacakan sambutan dalam rapat yang krusial tersebut. Beliau tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi mendalam atas sinergi luar biasa antara pemerintah provinsi dan legislatif. “Kami menyambut baik dan menyampaikan terima kasih serta rasa syukur atas proses pembahasan dan evaluasi yang telah dilakukan Dewan, ” ungkap Seno Aji. Ia menekankan bahwa kerja sama yang solid inilah yang menjadi kunci utama keberhasilan merampungkan dokumen anggaran strategis ini tepat waktu.
Bagi Seno Aji, kesepakatan anggaran ini lebih dari sekadar urusan teknis belaka. Ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk secara sungguh-sungguh meningkatkan taraf kesejahteraan seluruh masyarakat Kaltim. Rancangan Perubahan APBD 2025 yang telah disepakati ini akan memfokuskan perhatian pada sejumlah sektor prioritas yang sangat vital bagi kemajuan daerah.
Sektor-sektor prioritas tersebut mencakup peningkatan kualitas layanan di bidang Pendidikan dan Kesehatan, dengan perhatian khusus bagi mereka yang kurang mampu, serta upaya serius dalam memerangi masalah stunting atau gizi buruk pada anak-anak kita. Tak hanya itu, pembangunan di bidang Infrastruktur akan digenjot untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, membuka akses baru, dan secara signifikan menggerakkan roda ekonomi lokal. Sektor Pertanian pun tak luput dari perhatian, dengan target peningkatan produktivitas demi mewujudkan ketahanan pangan daerah. Terakhir, program Perlindungan Sosial akan diperkuat guna memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Secara keseluruhan, total anggaran yang berhasil disepakati mencapai angka fantastis Rp21, 74 triliun. Meskipun Pendapatan Daerah mengalami sedikit penyesuaian dari Rp20, 10 triliun menjadi Rp19, 14 triliun, namun Belanja Daerah justru menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencapai Rp21, 69 triliun. Peningkatan terbesar ini terlihat pada Belanja Operasi, yang melonjak sekitar Rp729 miliar, utamanya dialokasikan untuk belanja pegawai serta barang dan jasa yang menunjang operasional. Belanja Modal pun mengalami kenaikan sebesar Rp50 miliar, yang akan sangat krusial dalam mendukung target-target pembangunan yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kami meyakini bahwa proses ini akan menghasilkan program pembangunan yang dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan, ” tutup Seno Aji dengan optimisme. Beliau berharap, kesepakatan anggaran ini benar-benar dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Kaltim, sebuah cita-cita luhur yang terus diperjuangkan bersama. (Publik Kaltim)
