BALIKPAPAN – Lebih dari sekadar tumpukan angka dan dokumen keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur sesungguhnya adalah cerminan paling otentik dari denyut nadi harapan seluruh rakyat. Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Harum, menegaskan hal ini di hadapan para pemangku kepentingan.
Di dalam setiap pos anggaran tersebut, terukir jelas impian masyarakat akan jalan yang mulus untuk mobilitas, dunia pendidikan yang menyajikan ilmu berkualitas, layanan kesehatan yang modern dan mudah diakses, hingga program-program sosial yang benar-benar menyentuh dan berpihak pada kelompok rentan.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Harum saat membuka secara resmi acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran APBD Provinsi Kaltim Tahun 2025. Kegiatan penting ini diselenggarakan di Hotel Novotel Balikpapan pada Kamis, 11 September 2025.
“Di dalam APBD ada jalan yang layak, sekolah yang memadai, rumah sakit yang modern, dan program-program sosial untuk rakyat kecil. Karena itu, setiap rupiah harus digunakan sebaik-baiknya, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kaltim, ” tegas Harum dalam sambutannya.
Gubernur Harum menekankan bahwa era keterbukaan informasi mengenai anggaran bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan mutlak. Masyarakat kini semakin cerdas dan kritis, mereka memiliki hak penuh untuk mengetahui bagaimana setiap sen uang negara dialokasikan dan dipertanggungjawabkan. Dengan data yang tersaji secara terbuka dan transparan, masyarakat dapat turut serta mengawal jalannya roda pembangunan, memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan hingga ke lapisan terbawah.
“APBD tidak boleh tersandera oleh program yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan penganggaran mendukung prioritas pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah, ” jelasnya.
Menurut Gubernur Harum, setiap perencanaan dan penganggaran haruslah selaras dengan visi besar ‘Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas’. Hal ini menuntut setiap program untuk didasarkan pada data yang akurat, mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, serta berorientasi pada hasil yang terukur, bukan sekadar mengejar angka serapan anggaran semata.
“APBD harus menjadi instrumen yang memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan perencanaan matang, kita ingin mencetak generasi emas Kaltim yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional, ” ujarnya penuh optimisme.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Harum turut mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk memanfaatkan Monev sebagai wadah berdiskusi yang konstruktif, menyamakan persepsi, dan memperkuat sinergi lintas sektor.
Beliau berharap, kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan seluruh elemen masyarakat dapat melahirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kita ingin birokrasi yang melayani, bukan dilayani. APBD adalah harapan rakyat, dan kewajiban kita memastikan harapan itu terwujud demi kesejahteraan bersama, ” pungkasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, termasuk Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto; Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Kaltim, Supardi; dan Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Agung Yudha Wibowo. (Publik Kaltim)
