Bali Rugi Besar! WNA Kuasai Bisnis Ilegal, Pajak Hilang di Surga Wisata

DENPASAR – Fenomena praktik bisnis ilegal oleh warga negara asing (WNA) di Bali kian meresahkan. Dr. Panudiana Kuhn, Ketua Pembina Apindo Bali sekaligus pengusaha senior, menyuarakan keprihatinannya terhadap maraknya pelanggaran yang merugikan perekonomian daerah.

Kuhn menyoroti praktik sewa-menyewa vila yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh WNA. Modusnya: vila yang disewa resmi kemudian disewakan kembali kepada sesama WNA dari negara asalnya—tanpa izin, tanpa pajak, dan sepenuhnya di luar pengawasan otoritas Indonesia.

“Ini jelas merugikan Bali. Tidak ada pemasukan pajak, tidak ada izin kerja, dan pengawasan nyaris nihil, ” ungkap Kuhn.

Tak hanya itu, ia menyingkap praktik lain yang tak kalah merusak: pengembang asing yang menjual vila atau apartemen menggunakan mata uang asing dan pembayaran dilakukan di luar negeri. Setelah transaksi selesai, unit properti tersebut kembali disewakan ke turis asing, juga dengan sistem pembayaran di luar jalur resmi.

“Mirisnya, tak ada yang tahu pasti berapa vila yang disewakan setiap tahun. Padahal di tingkat desa adat, aparat seperti pecalang rutin menagih uang keamanan setiap bulan, ” tambahnya.

Kuhn menilai situasi ini sebagai bentuk persaingan bisnis tidak sehat yang berlarut-larut karena kurangnya tindakan tegas dari pihak berwenang. Ia menekankan pentingnya pendataan, legalisasi usaha, dan penarikan pajak yang jelas dari setiap unit bisnis wisata—baik vila, hotel, maupun restoran.

“Imigrasi dan kepolisian harus turun langsung. Cek izin usaha di lapangan, berikan legalitas seperti SIUP dan NPWP. Kalau melanggar, jangan ragu untuk mendeportasi, ” tegasnya.

Ironi semakin kentara ketika pemerintah pusat menawarkan Golden Visa—kemudahan bagi WNA untuk tinggal hingga 10 tahun dan memiliki rumah miliaran rupiah. Tapi di sisi lain, regulasi di lapangan masih tumpul.

“Kita butuh perbaikan sistem agar masyarakat lokal tidak terus-menerus tergilas oleh investasi asing yang liar. Pariwisata Bali harus sehat, adil, dan berkelanjutan, ” tutup Kuhn. (Ray)