Dugaan Praktik KKN Tubuh Pemkab Lampung Tengah Jadi Sorotan Publik Panji Tempuh Jalur Hukum

Pers Rilis PANJI NUGRAHA AB S.H Warga masyarakat Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, yang sekaligus Sekjend DPP Laskar Lampung Indonesia pada Kamis Tanggal 26 Juni 2025, telah melakukan upaya hukum terkait dengan Seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Tengah.

Hasil proses tersebut saat ini sedang menjadi sorotan publik karena adanya dugaan nepotisme dan konflik kepentingan dalam prosesnya. Yang di duga beberapa calon kuat yang muncul bahkan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bupati Lampung Tengah.

Seharusnya panita seleksi mempedomani Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, bukan hanya menjadi ajang seleksi formalitas dan melanggar hukum yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Upaya hukum keberatan atas Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 015/PANSEL-JPTP/LT/2025 Tanggal 2025, merupakan tanggung jawab moral saya selaku praktisi hukum dan kecintaan saya terhadap Kabupaten Lampung Tengah, selain itu kepentingan hukum yang dirugikan secara faktual, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung atas asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dilanggar tentunya prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Jangan sampai dugaan nepotisme dan konflik kepentingan menggurita pada pemerintahan kabupaten Lampung Tengah sehingga berdampak pada kebijakan sehingga dapat mempengaruhi subjektivitas dalam mengambil keputusan, dalam hal ini tentunya yang menjadi korban adalah masyarakat kabupaten lampung tengah. 

Tentunya, apabila dari upaya hukum keberatan ini tidak ditanggapi oleh stakeholder terkait maka saya akan, menempuh jalur hukum lainnya akan , mengajukan gugatan pembatalan atas hasil seleksi, mengutip sebuah andigium hukum yaitu Salus populi suprema lex artinya “kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. "Tungkas Panji "