Desa Temesi, Gianyar, Bali menjadi saksi bisu langkah progresif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam merombak wajah pelayanan publik. Kementerian ini secara resmi mengaktifkan identitas kependudukan digital bagi para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Sebuah terobosan yang diharapkan membuka pintu menuju era baru pelayanan yang lebih gesit, efisien, dan terjamin keamanannya.
"Aktivasi ini menjadi langkah penting menuju layanan publik yang lebih efisien, cepat, dan aman, " ujar Ni Luh Mertasih, Ketua Tim Kerja Layanan Administrasi Data Kependudukan Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional (DIDKN) Kemendagri, di Kantor Desa Temesi, Gianyar, Bali, Selasa.
Inisiatif ini merupakan buah kolaborasi erat antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dengan Dinas Sosial serta Dinas Dukcapil Kabupaten Gianyar. Tujuannya jelas: mengakselerasi transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. Upaya ini digagas demi memberikan kemudahan tak terhingga bagi masyarakat, terutama penerima PKH, dalam mengakses berbagai layanan sosial dan publik yang kini sangat bergantung pada data kependudukan yang akurat.
Lebih jauh lagi, terintegrasinya data kependudukan digital dengan Kementerian Sosial pasca-aktivasi ini akan memastikan bahwa bantuan sosial tersalurkan langsung kepada mereka yang memang berhak menerima. Ini adalah jaminan bahwa uluran tangan negara tidak akan salah alamat.
Ni Luh Mertasih menekankan signifikansi program "jemput bola" dalam proses verifikasi kependudukan digital. Pendekatan proaktif ini dinilai krusial untuk mempercepat transformasi dan menyederhanakan segala kerumitan dalam pelayanan. "Layanan ini hadir sebagai bentuk perlindungan sosial agar penerima bantuan dapat diverifikasi secara cepat dan tepat, " tegasnya.
Menanggapi langkah ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, Cokorda Gede Bagus Lesmana Trisnu, menyampaikan apresiasinya yang tinggi kepada pemerintah pusat, khususnya Direktorat Jenderal Dukcapil. Dukungan terhadap integrasi data kependudukan dengan data Kementerian Sosial ini dinilai sebagai pondasi penting. "Dengan adanya integrasi data ini, bantuan yang diberikan akan tepat sasaran. Sehingga masyarakat yang memang layak, pasti akan menerima bantuan, " ungkapnya.
Antusiasme masyarakat penerima manfaat PKH di Desa Temesi terlihat jelas. Mereka dengan sigap mengikuti bimbingan untuk mengunduh aplikasi dan melakukan aktivasi identitas digital langsung pada ponsel pintar masing-masing. Sebuah pemandangan yang menghangatkan hati, menunjukkan kesiapan masyarakat menyambut era digitalisasi pelayanan.
Trisnu pun berharap agar penerapan Identitas Kependudukan Digital ini dapat terus meluas. Ia meyakini, perluasan program ini akan menjadi pendorong utama terwujudnya pelayanan publik yang modern, efisien, dan yang terpenting, berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (PERS)
