JAKARTA - Proyek ambisius pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini menempati posisi strategis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Ini bukan sekadar wacana, melainkan sebuah komitmen nyata yang tertuang dalam dokumen negara, menandakan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan visi ibu kota baru. Saya pribadi merasakan betapa pentingnya langkah ini untuk masa depan bangsa kita.
Dalam Pemutakhiran RKP Tahun 2025, yang telah dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dan ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025, alokasi dana sebesar Rp 36, 25 triliun telah disiapkan untuk Otorita IKN. Anggaran ini akan difokuskan pada tahapan perencanaan hingga pembangunan yang berkelanjutan.
RKP 2025 terbaru ini memuat daftar 83 kegiatan prioritas utama pemerintah, dan pembangunan IKN menempati urutan ke-73. Ini menunjukkan bahwa di tengah berbagai agenda pembangunan nasional, IKN tetap menjadi sorotan utama.
“Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan Ibu Kota Nusantara, ” tertulis jelas dalam lampiran Perpres 79/2025, Sabtu (20/9/2025). Kutipan ini menegaskan fokus pemerintah pada aspek fundamental pembangunan IKN.
Lebih rinci lagi, lampiran II matriks pembangunan pemutakhiran RKP 2025 merinci tiga proyek prioritas yang dikoordinir Otorita IKN, lengkap dengan alokasi anggarannya. Ketiga proyek ini dirancang untuk mendorong transformasi IKN menjadi pusat peradaban modern.
Proyek pertama adalah pembangunan IKN itu sendiri, dengan alokasi sebesar Rp 18, 12 triliun. Sasaran utamanya ambisius: mengembangkan kota berkelanjutan kelas dunia dengan target indeks kota berkelanjutan IKN mencapai 48, 29 di tahun 2025. Selain itu, proyek ini juga bertujuan menggerakkan ekonomi Indonesia masa depan, dengan target pertumbuhan PDRB Pulau Kalimantan mencapai 5, 8%, serta mewujudkan simbol identitas nasional melalui Indeks Pembangunan Masyarakat IKN yang ditargetkan 62, 85.
Kegiatan kedua, yang mencakup perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ke IKN, mendapatkan alokasi Rp 17, 82 triliun. Fokus utamanya adalah terwujudnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dan sekitarnya. Ini mencakup pembangunan 800-850 hektare area KIPP, 20% pembangunan gedung perkantoran, 50% pembangunan hunian layak, 50% ketersediaan sarana prasarana dasar, serta Indeks Aksesibilitas dan Konektivitas Kawasan IKN yang mencapai 0, 74.
Sasaran krusial lainnya dari kegiatan kedua adalah terlaksananya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN. Targetnya adalah pemindahan 1.700-4.100 ASN dan cakupan layanan kota cerdas mencapai 25%, sebuah lompatan besar dalam efektivitas birokrasi.
Proyek ketiga adalah pembangunan sosial, superhub ekonomi, dan pengelolaan lingkungan IKN, dengan anggaran Rp 306, 88 miliar. Proyek ini berfokus pada pengembangan superhub ekonomi IKN dan wilayah sekitarnya, termasuk target proporsi UKM sebesar 1, 88?n realisasi investasi sektor swasta tahun 2025 yang menargetkan Rp 60 triliun. Rencana klaster superhub ekonomi IKN juga menjadi bagian dari inisiatif ini.
Tak hanya aspek ekonomi, pembangunan sosial dan sumber daya manusia di IKN juga menjadi prioritas. Targetnya adalah persentase masyarakat sejahtera mencapai 9, 50%, pelayanan kesehatan standar 63%, dan satuan pendidikan standar nasional pendidikan (SNP) mencapai 70%. Ini menunjukkan komitmen IKN untuk menjadi kota yang humanis dan beradab.
Aspek lingkungan hidup pun tak luput dari perhatian. Targetnya meliputi persentase pengelolaan kawasan lindung IKN 18%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71, 22, Indeks Risiko Bencana 100, 80, serta penetapan lahan pertanian berkelanjutan seluas 50 hektare.
Jika dijumlahkan, ketiga aktivitas utama ini mengalirkan dana sebesar Rp 36, 25 triliun untuk Otorita IKN di tahun 2025. Angka ini mencerminkan besarnya investasi yang dialokasikan untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pertumbuhan baru Indonesia, dengan harapan membawa dampak positif yang luas bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. (PERS)
