Ingatan Kolektif Kepemimpinan KKSS

Kata demokrasi sudah menjadi  hal lumrah disetiap perhelatan pemilihan apapun di negara ini, termasuk dalam pemilihan ketua organisasi.

Demokrasi sebagai suatu sistem politik kekuasaaan, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan perubahan-perubahan kehidupan politik yang menyertainya, terutama pada eskalasi pembangunan politik yang dilakukan oleh rezim berkuasa, yang setiap fase perubahan dari tahapan politik selalu menuntut adanya tingkat partisipasi masyarakat.

Tidak saja dalam proses pembangunan sosial, melainkan juga partisipasi pada "kesadaran" bernegara sebagai warga masyarakat atau warga negara.

Seperti halnya dalam perkembangan politik Indonesia, secara empiris memang sarat dengan tarikan-tarikan kekuatan politik terhadap bangunan sistem kekuasaan yang diidealkan, yakni pilihan pilihan "ideologis" dasar bernegara di awal persiapan kemerdekaan sebagai pertentangan antara konsepsi negara islam, sekuler dan nasionalis yang terselesaikan dalam kesepakatan politik pada tahun 1985 yaitu mengenai "asas tunggal" dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Juga pertentangan mengenai bentuk kekuasaan pemerintahan, parlementer atau presidensial yang tercermin pada kesejarahan sistem kekuasaan Indonesia sejak awal kemerdekaan, demokrasi parlementer atau liberal dan terpimpin, sistem kekuasaan orde baru dan pada fase reformasi atau transisi demokrasi saat ini.

Demokrasi Ala KKSS;

Menurut Aristoteles (Yunani) bahwa demokrasi itu pemerintahan yang dilakukan oleh banyak orang untuk kepentingan orang banyak, sedangkan Chomsky (Amerika Serikat) menyatakan bahwa demokrasi merupakan proses untuk menciptakan orang-orang bebas yang mampu menjalin hubungan secara setara dengan orang-orang sekitarnya dan bekerjasama untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran melalui proses demokratis dengan berpijak pada pendidikan warganya.

Menurut Agamben (Italia) Demokrasi sejatinya berpihak kepada kaum yang lemah, orang-orang yang tertindas, sementara B.Fowler & J.Edy menyatakan demokrasi adalah ingatan kolektif yakni menciptakan ulang sebuah peristiwa masa lalu untuk menjadi dasar bagi peristiwa masa kini dan sebagai pijakan masa depan yang lebih baik.

Merujuk dari teori demokrasi menurut Aristoteles, Chomsky, Agamben, B.Fowler dan J.Edy, maka sejatinya perhelatan Musyarawah Besar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (Mubes KKSS) membincangkan ide dan gagasan besar untuk kepentingan para perantau sulawesi selatan yang mendiami pelosok nusantara. Salah satu yang paling penting untuk dibahas dalam perhelatan demokrasi  para perantau sulawesi selatan adalah bagaimana pendidikan generasi penerus sulawesi selatan harus terus didorong, difasilitasi dan dibantu untuk dapat bersaing dengan seluruh anak bangsa di republik ini.

Selain itu, sebagai organisasi kerukunan, KKSS sejatinya merangkul dan memperjuangkan semua kelompok kepentingan terutama mereka yang kurang beruntung dari segi ekonomi, sehingga KKSS tidak hanya dianggap kumpulan kaum elit. Maka kita harus kembali kepada ingatan kolektif pendirian KKSS yakni memfasilitasi komunikasi dan silaturahim, menyelesaikan konflik etnis, membangun kerukunan dan kekeluargaan, memupuk gotong royong, membina sosial budaya, mempererat etnis nusantara dan memersatukan bangsa.

Ingatan Kolektif BerKKSS ;

Sejarah selalu mengajarkan kita untuk berpikir kronologis, nilai-nilai moral dan identitas bangsa. Orang bugis, Makassar, Mandar dan Toraja memiliki sejarah panjang sebagai sebuah indentitas kebangsaan yang memiliki peran besar terhadap pembangunan bangsa dan negara. KKSS sebagai sebuah organisasi kerukunan memiliki sejarah panjang dalam mengawal dan merawat kerukunan antar etnis di bangsa ini.

Sebagai orang yang pernah melihat lebih dekat kepemimpinan di BPP. KKSS, saya memiliki penilaian tersendiri terhadap model kepemimpinan, dimulai sejak kepemimpinan Ayahanda (Alm) H.M.Taha dengan latar belakang sebagai seorang pengusaha yang memiliki jaringan luas, beliau mampu menjadikan KKSS sebagai organisasi yang disegani oleh semua etnis, karena KKSS tidak hanya peduli terhadap warganya (Orang Sulawesi Selatan) tapi juga ikut andil dalam misi kemanusian dan kebangsaan, hal itu dibuktikan atas kepeduliannya terhadap tsunami Aceh pada tahun 2004.

Saat itu, KKSS mengirimkan relawan dan bantuan, bendera KKSS berkibar sebagai relawan kemanusiaan, melalui anak-anak IKAMI SULSEL yang berangkat ke Aceh sebagai relawan KKSS.

Setelah selesai periodenya, kemudian digantikan oleh Ayahanda DR. Hasanuddin Massaile, BC.IP (Sekjen Kemenkumham saat itu), gaya kepemimpinan BPP. KKSS memang sedikit berubah, layaknya seorang pamong (birokrat) beliau memimpin KKSS dengan sangat hati-hati, namun bagi kami anak-anak muda Sulawesi Selatan yang tergabung di IKAMI SULSEL, sangat merasakan bahwa kepemimpinan Ayahanda DR Hasanuddin Massaile, sangat peduli terhadap pendidikan anak-anak Sulawesi Selatan.

Menurut cerita beberapa teman bahwa beliau selalu bersedia ditemui jika ada mahasiswa/anak muda sulsel yang ingin bersilaturahim, bahkan setelah bertemu beliau banyak yang mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi di perantauan, baik itu terkait pendidikan maupun pekerjaan.

Setelah 5 tahun, kepemimpinan BPP. KKSS berpindah ke Ayahanda Mayor Jenderal (Purn) Abdul Rivai, pergantian kepemimpinan ini menimbulkan banyak desas desus tentang kepemimpinan militer yang keras, namun penilaian itu ternyata salah besar, Ayahanda Mayjen (Purn) A.Rivai adalah orang yang sangat humanis, peduli dan menurut saya sangat ikhlas memimpin KKSS kala itu.

Komunikasi  secara pribadi sangat intens dengan beliau, karena saat itu saya juga memimpin PB. IKAMI SS, bahkan disetiap kegiatan PB. IKAMI SS beliau menyempatkan hadir dan ikut membantu sebagai bentuk kepeduliannya terhadap generasi muda Sulawesi Selatan.

Dalam satu kesempatan beliau pernah bertanya "dari mana kamu ambil anggaran, hampir tiap bulan ada undangan kegiatan masuk ke sekretariat BPP. KKSS".

Saya memahami maksud beliau bertanya, karena saya mendengar dari stafnya kalau beliau orangnya tidak enak jika tidak menyumbang, saya sampaikan ke beliau, kalau undangan ke BPP KKSS hanya sekedar pemberitahuan kepada orang tua dari anaknya (IKAMI SS) dan tidak perlu menyumbang jika kami tidak meminta, tapi beliau tetap menyumbang walaupun tidak diminta.

Saya menilai kepedulian beliau sebagai bentuk keikhlasan memimpin KKSS, bahkan jika melaporkan lewat sms mau keluar kota (melantik IKAMI SS di daerah) beliau tanpa diminta selalu membantu.

Ayahanda Mayjen (Purn) Abdul Rivai tidak butuh panggung politik saat memimpin KKSS, penilaian itu saya sematkan dikala suatu kesempatan (Pembukaan Pelatihan Kewirausahaan IKAMI SULSEL di Kementerian Koperasi dan UMKM), saya minta beliau sambutan karena hadir bersama Menteri Koperasi dan UMKM, beliau sempat menolak dengan alasan hanya hadir untuk memberikan dukungan atas kegiatannya dan tidak perlu memberikan sambutan, setelah saya memohon beliau baru bersedia.

Suatu hal yang jarang ditemui pada orang yang memiliki jabatan, biasanya marah jika tidak diberikan kesempatan memberikan sambutan.

Setelah kepemimpinan Ayahanda Mayjen (Purn) Abdul Rivai digantikan oleh Ayahanda HM Sattar Taba (saat itu Dirut KBN), kepemimpinan KKSS berubah layaknya kepemimpinan managerial perusahaan, kegiatan organisasi berjalan sesuai program kerja yang sudah dicanangkan dan setelah 5 tahun, kepemimpinan BPP. KKSS berpindah ke Kakanda H. Muhlis Patahna, beliau orang lama di KKSS yg pernah menjadi sekretaris jenderal mendampingi dua ketua umum.

Berdasarkan ingatan kolektif kepemimpinan KKSS, Musyawarah Besar KKSS tahun 2025 di Kota Makassar  ini diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang memiliki gagasan dan ide yang sejalan dengan tujuan pendirian awal KKSS. Ke depan, KKSS membutuhkan pigur yang peduli, komunikatif, mampu memberikan solusi kepada warganya yang membutuhkan, sehingga menjadi panutan dan kebanggaan bagi perantau bugis, makassar, toraja di seluruh pelosok nusantara...

Penulis: Burhanuddin Thomme., A.Md., SE., SH., MM., C.Med
Ketua Umum PB.IKAMI SULSEL Periode 2009-2011 dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2023 dan 2023-2028