JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya komunikasi publik yang adaptif dan responsif terhadap isu-isu strategis. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, dalam pengarahan saat Penutupan Evaluasi dan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Kementerian ATR/BPN Triwulan II Tahun 2025, yang digelar secara daring pada Kamis (17/7/2025).
Harison menegaskan bahwa setiap satuan kerja (Satker) di daerah harus memiliki “sense of crisis” yang tinggi dalam menjalankan strategi komunikasi. “Tidak cukup hanya menjalankan program sesuai SOP. Kita harus bisa membaca sentimen publik dan media, serta merespons isu secara cepat dan tepat, ” tegasnya.
Ia mencontohkan penanganan kasus Mbah Tupon di Yogyakarta, yang sempat menarik perhatian luas dari media nasional. Harison mengapresiasi langkah cepat Kepala Kanwil BPN DIY yang langsung merespons wawancara dari media seperti CNN Indonesia dan Kompas untuk menjaga narasi tetap proporsional dan tidak menyudutkan institusi.
Menurut Harison, Satker di daerah memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik dengan menyampaikan informasi yang berimbang dan faktual, baik dalam isu positif maupun negatif. “Justru Satker di daerah bisa menjadi ujung tombak komunikasi publik yang konstruktif, ” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Harison juga menyinggung soal indeks pelaksanaan strategi komunikasi yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Indeks ini terdiri dari empat pilar utama yaitu Paid Media, Earned Media, Owned Media, dan Shared Media. Keempatnya menjadi ukuran dalam menilai efektivitas komunikasi yang dilakukan Satker daerah terhadap program-program Kementerian.
“Tujuan kita bukan hanya menaikkan eksposur berita kementerian, tetapi juga memastikan bahwa pesan-pesan dari program strategis benar-benar tersampaikan dan dipahami oleh masyarakat, ” lanjutnya.
Pertemuan daring tersebut diikuti oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajarannya. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kinerja komunikasi publik Kementerian ATR/BPN yang dinilai krusial di era keterbukaan informasi saat ini.
Dengan semakin tingginya dinamika informasi publik, Kementerian ATR/BPN terus mendorong profesionalisme dan kepekaan dalam pengelolaan komunikasi agar setiap isu dapat direspons secara akurat dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
