PANIAI - Kontroversi kembali menyelimuti kiprah Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebuah organisasi yang selama ini mengklaim diri sebagai motor perjuangan rakyat Papua. Dalam acara pelantikan Badan Pengurus KNPB Wilayah Paniai yang digelar baru-baru ini, muncul dugaan serius bahwa ada praktik penarikan uang dari anggota sebagai syarat untuk diangkat menjadi pejabat organisasi.
Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal KNPB Pusat, Mecky Yeimo, yang hadir meresmikan pengurus baru wilayah Paniai. Namun, suasana acara yang semestinya penuh semangat justru tercoreng setelah Mecky dalam sambutannya secara terbuka menyebut soal kewajiban anggota memberikan sejumlah uang jika ingin menduduki jabatan struktural.
Pernyataan itu sontak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Banyak yang menilai langkah tersebut tidak hanya mencederai nilai perjuangan yang selama ini dikampanyekan KNPB, tetapi juga membuka tabir praktik kotor di tubuh organisasi tersebut.
Rakyat Kecewa, Perjuangan Dinilai Palsu
Tokoh masyarakat Paniai, Yulius Pekei, dengan tegas mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan KNPB.
“Bagaimana mungkin mereka bicara tentang perjuangan rakyat, sementara di dalam organisasinya sendiri sudah berlaku sistem jual beli jabatan? Ini bukan perjuangan, tapi bisnis yang memperkaya segelintir orang, ” kata Yulius, Minggu (21/9/2025).
Nada serupa disampaikan oleh tokoh pemuda setempat, Markus Gobai. Menurutnya, praktik ini adalah bentuk nyata manipulasi terhadap anak muda Papua yang selama ini sering dijadikan motor pergerakan.
“Banyak anak muda terbuai dengan narasi KNPB, padahal kenyataannya organisasi ini hanya mencari keuntungan. Kalau mau jadi pengurus harus bayar, itu jelas-jelas merugikan anggota. Ini bukti perjuangan mereka tidak tulus, ” tegas Markus.
Suara Gereja: Jauh dari Nilai Moral
Dari kalangan gereja, kritik keras juga datang. Pendeta Andreas Tebay menyebut tindakan menarik uang untuk jabatan adalah praktik yang jauh dari nilai moral maupun keadilan.
“Organisasi apa pun yang mengaku memperjuangkan rakyat seharusnya bersih dari praktik kotor. Kalau sejak awal sudah diajarkan uang sebagai syarat jabatan, maka yang terjadi hanyalah penindasan baru bagi masyarakat, ” ujarnya.
Menurut Andreas, praktik tersebut justru akan merusak kepercayaan generasi muda terhadap gerakan-gerakan sosial yang mestinya lahir dari niat murni untuk melayani masyarakat.
Perjuangan Sejati Ada di Jalan yang Benar
Dengan mencuatnya kasus ini, banyak pihak berharap semakin banyak anak muda Papua membuka mata dan menjauh dari organisasi yang hanya menjadikan rakyat sebagai sumber uang.
Tokoh-tokoh lokal menegaskan, perjuangan sejati untuk Papua seharusnya dibangun lewat pendidikan, peningkatan kesejahteraan, pembangunan ekonomi yang adil, serta kerja sama yang sehat. Bukan dengan menjadikan rakyat sebagai “komoditas” demi memperkaya elite organisasi.
Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi KNPB. Alih-alih memperjuangkan aspirasi rakyat Papua, organisasi tersebut kini dituding lebih sibuk mengurus kepentingan segelintir orang yang berada di lingkaran elitnya.
(APK/ Redaksi (JIS)
