JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh Luhut pada Selasa, 26 Agustus 2025.
Penunjukan ini termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 yang berfokus pada Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Luhut mengklaim telah menerima mandat langsung dari Presiden Prabowo tujuh bulan lalu untuk mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos).
Lebih lanjut, Luhut menyatakan bahwa dirinya telah bergerak cepat melaksanakan arahan tersebut. Sebuah strategi inovatif yang mengandalkan kecerdasan buatan (AI) diklaim berpotensi menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga Rp400 triliun. Ini berarti, dari perkiraan defisit awal Rp638, 8 triliun, angka tersebut dapat menyusut menjadi Rp238 triliun.
"Kami melihat potensi penghematan, angka yang sangat luar biasa. Keinginan Presiden (Prabowo) untuk budget deficit itu lebih rendah dari apa yang ada sekarang, seperti yang beliau pidatokan (di Nota Keuangan). Itu mungkin tidak nol, tapi secara bertahap sampai 2026 kita kira akan bisa kita lakukan (menekan defisit) dengan baik, " ujar Luhut dalam Konferensi Pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).
Ia merinci lebih lanjut, "Budget deficit mungkin kira-kira kalau saya tidak keliru angkanya Rp600-an triliun (Rp638, 8 triliun). Dengan penghematan-penghematan tadi yang dicoba secara sepintas dihitung oleh tim, itu hampir Rp350 triliun sampai Rp400 triliun, " klaim Luhut mengenai upaya pengurangan defisit APBN.
Hebatnya lagi, Luhut menambahkan bahwa angka penghematan Rp400 triliun itu belum mencakup potensi dari sektor-sektor lain. Ia berencana segera melaporkan temuan ini kepada Presiden Prabowo keesokan harinya.
Dalam menjalankan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut akan didampingi oleh dua wakilnya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. Fokus utama mereka adalah pembentukan Government Technology (GovTech) yang berbasis AI.
Luhut membocorkan bahwa tim yang mengerjakan GovTech ini adalah mereka yang sebelumnya sukses mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi selama pandemi COVID-19. Pengalaman mereka menjadi modal berharga dalam proyek strategis ini.
"Jujur, sebenarnya baru kita mulai paham mengenai AI ini bulan (Agustus 2025) ini ... Kemarin kami juga di-brief bagaimana di Amerika juga sekarang lagi gencar-gencarnya digitalisasi, mereka berbasis AI. Saya bahagia betul karena ini (digitalisasi) dilakukan oleh anak-anak Indonesia, " tuturnya dengan nada bangga.
Ia menekankan, "Jadi, kita tidak perlu kecil hati bahwa ini harus orang asing, tidak! Ini orang-orang yang dulu pernah melakukan di Peduli Lindungi dan mereka juga melakukan sekarang ini. Saya bangga melihat mereka bekerja dengan baik. Ini pekerjaan besar, memerlukan koordinasi sangat terpadu untuk mewujudkan program-program presiden yang banyak itu, " sambung Luhut.
Sebagai langkah awal, pilot project digitalisasi bansos akan dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur. Namun, tujuan GovTech tidak hanya terbatas pada peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial.
DEN juga terus menjalin koordinasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani terkait implementasi Online Single Submission (OSS) yang juga akan berbasis kecerdasan buatan.
"Ini game changer buat Republik Indonesia. Besok kami akan laporan pada Presiden (Prabowo), insyaallah, " ungkap Luhut dengan optimisme.
Ia menambahkan, "Perencanaan nanti kita masukkan di Bappenas. Sehingga semua anggaran terpadu, programnya terpadu, legalnya terpadu, semua kita buat terpadu. Jadi, bangsa ini kalau kerja terpadu, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan, semua bisa!" pungkasnya dengan keyakinan. (Kabar Menteri)
