Padang Pariaman - Raut wajah nelayan di Kabupaten Padang Pariaman kini kian diselimuti kecemasan. Keterbatasan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite, ditambah lagi dengan maraknya dugaan penggunaan alat tangkap yang tak ramah lingkungan, menjadi momok yang mengancam kelangsungan hidup mereka.
Kondisi ini diungkapkan langsung oleh Plt. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, Dedi Tama. Ia menuturkan, terputusnya stok Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) menjadi kendala utama. Padahal, mayoritas nelayan yang mengoperasikan kapal payang sangat bergantung pada mesin tempel yang membutuhkan Pertalite sebagai bahan bakar utama untuk melaut.
Meski demikian, Dedi Tama memastikan bahwa penyaluran BBM bersubsidi tidak dipersulit bagi nelayan yang telah mengantongi surat rekomendasi. Distribusi BBM telah diatur berdasarkan wilayah, di mana nelayan Ulakan dan Sunua memperolehnya di SPBU Toboh, nelayan Ketaping di SPBU Bandara, dan nelayan Gasan di SPBU Tiku.
Sebagai langkah konkret untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir, pemerintah berencana membangun dua titik Kampung Nelayan yang akan berlokasi di Nagari Mangguang dan Tiram.
Namun, di balik rencana pembangunan tersebut, Ketua Kelompok Nelayan Semoga Jaya Ulakan, Safaruddin, menyuarakan keprihatinan mendalam. Ia mengungkapkan bahwa nelayan tradisional di wilayahnya merasa dirugikan oleh aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan dari Muara Anai yang diduga masih menggunakan pukat harimau. Keberadaan alat tangkap tersebut di perairan Ulakan menyebabkan hasil tangkapan nelayan setempat semakin menyusut.
Tak hanya itu, Safaruddin juga menyoroti fenomena hanyutnya alat tangkap jaring milenium milik nelayan Pasie Jambak, Kota Padang, yang kini merambah ke pesisir Ulakan Tapakis. Alat tangkap ini dinilai sangat mengganggu aktivitas nelayan tradisional.
“Jaring milenium itu seharusnya dioperasikan di zona sekitar dua mil laut dari bibir pantai. Tapi yang kami lihat di lapangan, aktivitas penangkapan justru terjadi di sekitar satu mil laut, yang notabene adalah wilayah tangkap kami, ” keluh Safaruddin.
Ia menambahkan, “Akibatnya, alat tangkap kami sering terganggu, hasil tangkapan ikan pun jadi berkurang drastis. Rasanya seperti diperas habis-habisan.”
Persoalan BBM bersubsidi pun masih menjadi keluhan utama di kalangan nelayan. Ketersediaan Pertalite di SPBU yang kerap kosong atau terlambat distribusinya membuat nelayan tidak bisa melaut tepat waktu. Kondisi ini secara langsung berdampak pada produktivitas dan pendapatan mereka yang sangat bergantung pada momentum penangkapan ikan.
Para nelayan tak henti-hentinya berharap pemerintah bersama instansi terkait dapat segera memberikan perhatian serius. Mereka mendambakan ketersediaan BBM bersubsidi yang stabil, pengawasan ketat terhadap penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan, serta percepatan pembangunan sarana pendukung seperti Kampung Nelayan demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Padang Pariaman.(**)
