JAKARTA – Langkah monumental menuju era baru pemerintahan Indonesia semakin nyata. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kepastian tegas: Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara, Kalimantan Timur, akan resmi menyandang status sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.
Keputusan strategis ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang telah diundangkan sejak 30 Juni 2025. Beleid ini merupakan penyempurnaan dari Perpres Nomor 109 Tahun 2025, yang diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2025 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Perubahan ini krusial untuk memutakhirkan narasi pembangunan nasional, termasuk sasaran, program, kegiatan, dan proyek prioritas, serta penjabaran target indikator dan alokasi pendanaan. Semuanya berfokus pada satu tujuan besar: mewujudkan IKN sebagai pusat gravitasi politik bangsa.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028, ” demikian tegas aturan tersebut, seperti dikutip pada Jumat (19/9/2025).
Detail pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) juga telah dirinci, mencakup area seluas 800 hingga 850 hektare. Dari luasan tersebut, 20% dialokasikan untuk pembangunan perkantoran, sementara 50% diperuntukkan bagi hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Prasarana pendukung juga mendapat porsi signifikan 50%, dengan target indeks aksesibilitas dan konektivitas mencapai 0, 74.
Lebih lanjut, Perpres ini juga mengatur skala pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. “Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700 - 4.100 orang, ” bunyi poin (b) dalam peraturan tersebut.
Selain itu, IKN diproyeksikan akan memiliki cakupan layanan kota cerdas sebesar 25% untuk mendukung kelancaran proses pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di masa depan. (PERS)
