BARRU - Penjabat (Pj) Sekda Barru Abubakar, S.Sos., M.Si., bersama dinas terkait dan Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) RI Kabupaten Barru menerima kunjungan tim BGN RI yang dipimpin Direktur Promosi dan Edukasi Dr. Gunalan AP. M.Si., di Rujab Bupati Barru, pada Rabu (16/7/2025).
Kunjungan ini dalam rangka sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional sesuai Perpres Nomor 15 Tahun 2025. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh makna.
Dalam pertemuan ini, Gunalan menekankan pentingnya percepatan implementasi program MBG di daerah, mengingat manfaat besar yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat, khususnya dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia menyambut 100 tahun kemerdekaan di tahun 2045.
Dijelaskan, ada dua skema pelaksanaan program MBG, yaitu Skema Mandiri dan Skema APBN. Pada skema Mandiri, seluruh sarana dan prasarana seperti dapur, relawan, dan kendaraan disiapkan oleh Yayasan penyelenggara, sementara pemerintah pusat hanya menanggung biaya bahan baku, operasional, dan sewa.
"Pada skema APBN, seluruh kebutuhan termasuk pembangunan dapur, peralatan, kendaraan, dan biaya operasional sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Pemda hanya bertugas menyiapkan lahan, yayasan lokal, dan relawan", kata Gunalan.
Ia mendorong Pemkab Barru untuk segera mengajukan lokasi prioritas penerima MBG, khususnya untuk wilayah dengan keterbatasan akses atau angka stunting tinggi, agar dapat difasilitasi melalui skema APBN.
"Dari sisi potensi, Barru sangat layak menjadi penerima manfaat. Namun hingga kini baru dua yayasan yang terverifikasi. Kami harap Pemda segera mengambil langkah, karena jika dalam 45 hari tidak ada aktivitas dalam sistem, maka datanya otomatis terhapus", jelas Dr. Gunalan.
Menanggapi hal ini, Abu Bakar menyampaikan bahwa Pemkab Barru menyambut baik program ini dan akan segera melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan perangkat desa, untuk memastikan kesiapan data dan dukungan infrastruktur dalam pelaksanaan MBG.
Menurut Sekda, masih terdapat sejumlah wilayah dengan kondisi yang tergolong ekstrem, baik dari sisi akses maupun jarak tempuh antar sekolah. Beberapa sekolah di daerah tersebut bahkan hanya memiliki 20 hingga 30 siswa, dengan waktu tempuh mencapai 6 jam perjalanan.
"Kondisi ini memerlukan penanganan khusus agar program dapat berjalan efektif dan merata", ujar Abubakar.
Terkait skema pelaksanaan, Abubakar menilai pendekatan melalui APBN akan lebih relevan untuk wilayah-wilayah terpencil tersebut. Hal ini karena program yang didanai APBN selama ini lebih diarahkan untuk menjangkau daerah tertinggal, terluar, dan terjauh.
Sementara skema kerja sama dengan pihak Yayasan dinilai lebih cocok untuk wilayah yang mudah dijangkau dan memiliki potensi ekonomi lebih besar, mengingat orientasi Yayasan cenderung bersifat bisnis dan selektif terhadap lokasi sasaran.
Ia juga menyinggung terkait besaran biaya operasional dan mengingatkan bahwa dalam konteks wilayah dengan akses sulit, biaya operasional tentu akan lebih tinggi, sehingga perlu perhitungan yang cermat agar pelaksanaan program tetap efisien dan merata.
"Kami berharap agar proses verifikasi yayasan dan data kelompok sasaran dapat segera dirampungkan agar manfaat program MBG dapat segera dirasakan oleh masyarakat Barru, khususnya anak-anak dan keluarga rentan", ungkap Abubakar.
"Jika ke depan terdapat penambahan jumlah sekolah atau cakupan data, Pemkab Barru siap melakukan pengajuan kembali agar wilayah yang belum terjangkau dapat diakomodasi dalam pelaksanaan Program MBG", imbuhnya.
