Raja Juli Antoni Tunjuk 11 Kader PSI di Tim Elit Kemenhut FOLU Net Sink 2030, Gaji Fantastis, Tugas Tak Jelas

JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membentuk Tim Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 sebagai langkah menekan emisi gas rumah kaca (GRK) demi udara bersih Indonesia dan dunia. Namun, sorotan publik justru mengarah pada penunjukan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam tim elit tersebut.

Menariknya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga menjabat Sekjen PSI, diduga menarik 11 kader partainya masuk dalam struktur Tim FOLU Net Sink 2030. Lebih mencolok lagi, honor yang diterima anggota tim ini tergolong tinggi meski rincian tugas dan fungsinya dianggap belum jelas.

Langkah ini pun dinilai bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga (K/L).

Kabar mengenai struktur tim FOLU Net Sink 2030 ini cepat viral di media sosial X (dulu Twitter). Salah satunya diunggah akun @Anak_Ogi yang mempublikasikan salinan Keputusan Menteri Kehutanan No 32/2025 yang mengubah Kepmen LHK No 234/2024 terkait struktur organisasi Operation Management Office FOLU Net Sink 2030.

Dalam Kepmen tersebut, berikut daftar nama kader PSI yang masuk dalam tim FOLU Net Sink 2030:

Andy Budiman – Dewan Penasehat 

Kokok Dirgantoro – Anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari

Endika Fitra Wijaya – Staf Kesekretariatan Bidang Pengelolaan Hutan Lestari

Sigit Widodo – Anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon 

Rama Hadi Prasetya – Staf Kesekretariatan Peningkatan Cadangan Karbon 

Furgan Amini Chaniago – Anggota Bidang Konservasi

Nandya Maharani Irawan – Staf Kesekretariatan Bidang Konservasi

Andi Syaiful Oeding dan Yus Ariyanto – Anggota Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut 

Nurtanti dan Suci Mayang Sari – Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas 

Sementara itu, Raja Juli sendiri bertindak sebagai Penanggung Jawab sekaligus Pengarah Tim FOLU Net Sink 2030, dengan honorarium tertinggi dalam struktur.

Mengacu beleid tersebut, berikut rincian honorarium tim:

Penanggung Jawab/Pengarah: Rp50 juta per bulan;  Anggota: Rp20 juta per bulan; Staf Kesekretariatan: Rp8 juta per bulan 

Anggaran untuk honor tim ini bersumber dari dana negara, sehingga legalitas dan dasar hukumnya menuai pertanyaan publik. Idealnya, penetapan tim semacam ini didukung keputusan setingkat Keputusan Presiden (Keppres) atau Instruksi Presiden (Inpres) sebagai bentuk legitimasi kuat.

Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda banyak sektor, masuknya kader PSI ke dalam tim elit ini pun menuai kritik. Publik menyoroti bagaimana posisi strategis dengan bayaran tinggi ini seakan tersedia tanpa persyaratan kompetensi yang jelas. (***)