JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara setelah kediamannya di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, menjadi sasaran penjarahan oleh ratusan orang tak dikenal pada Minggu (31/8) dini hari. Peristiwa yang menyebabkan kerusakan bangunan dan hilangnya sejumlah barang dari dalam rumah itu sontak menimbulkan keprihatinan luas.
Melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, pada Senin (1/9), Sri Mulyani mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam atas gelombang dukungan yang diterimanya. "Terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini, " tulisnya, mencerminkan beban emosional yang dialaminya.
Dalam pernyataannya, Sri Mulyani secara tegas menyinggung pentingnya menyalurkan setiap bentuk ketidakpuasan melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Ia menekankan, "Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar, UU dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bila pelaksanaan UU menyimpang, dapat membawa perkara ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab."
Ia juga menyerukan agar seluruh elemen bangsa bersatu padu dalam upaya menjaga dan membangun Indonesia, seraya menjauhi tindakan destruktif. "Mari kita bersama-sama menjaga dan membangun Indonesia, tanpa merusak, membakar, menjarah, memfitnah, memecah belah, menebar kebencian, bersikap sombong, atau melukai perasaan publik, " ajaknya, menunjukkan kepeduliannya terhadap harmoni sosial.
Sri Mulyani mengakui bahwa membangun bangsa adalah sebuah perjalanan penuh liku. "Saya memahami bahwa membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah, penuh tantangan, terjal, dan sering berbahaya. Tapi, para pendahulu bangsa pun telah melalui hal serupa, " ujarnya, menyiratkan pengalamannya dalam memimpin di tengah kompleksitas.
Ia menegaskan bahwa politik sejatinya adalah sebuah perjuangan kolektif untuk meraih tujuan mulia bagi bangsa. "Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur, " tegasnya, menggarisbawahi prinsip yang selalu ia pegang teguh.
Sebagai pejabat negara, Sri Mulyani mengingatkan kembali tentang sumpah jabatan yang mengikatnya untuk menjunjung tinggi konstitusi. Ia menjelaskan bahwa proses penyusunan undang-undang melibatkan kolaborasi pemerintah, DPR, DPD, serta partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan. "Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab, tidak dengan anarki, intimidasi, atau represi, " katanya, menyuarakan komitmennya terhadap tata kelola yang baik.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa tugas negara harus dilaksanakan dengan integritas, kejujuran, dan kepatuhan pada etika. "Dan jelas kami dilarang korupsi. Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom empati, kepekaan mendengar, dan memahami suara masyarakat, " ungkapnya, menekankan beban tanggung jawab yang diembannya.
Sri Mulyani juga mengapresiasi segala bentuk masukan yang datang dari berbagai kalangan, termasuk warganet, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. "Khususnya yang sudah terus menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian, nasihat, doa, dan semangat untuk berbenah, " ucapnya penuh penghargaan.
Mengakhiri pernyataannya, ia memohon maaf atas segala kekurangan yang masih ada. "Bismillah, kami akan terus memperbaikinya. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia, " tuturnya, menutup percakapan dengan semangat optimisme dan cinta tanah air. (Kabar Menteri)
