OPINI- Dalam setiap kontestasi politik, tim sukses (timses) memegang peran penting dalam memenangkan kandidat yang mereka dukung. Mereka bekerja keras di lapangan, merancang strategi komunikasi, dan menjadi jembatan antara calon pemimpin dan masyarakat. Namun setelah kemenangan diraih, muncul pertanyaan besar: sampai di mana peran timses seharusnya berlanjut?
Sayangnya, dalam banyak kasus, euforia kemenangan politik kerap membawa tim sukses melangkah terlalu jauh. Mereka tidak lagi sekadar menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi mulai ikut campur dalam urusan pemerintahan dari penentuan jabatan, proyek strategis, hingga kebijakan birokrasi. Ini adalah kondisi yang tidak sehat bagi demokrasi.
Padahal, jika kita kembali pada esensi negara hukum dan prinsip good governance, maka harus ada garis tegas antara peran politik dan peran administratif. Birokrasi adalah mesin negara yang dijalankan berdasarkan kompetensi, profesionalisme, dan sistem merit. Bukan atas dasar balas budi politik.
Tim sukses, sebagaimana namanya, adalah tim yang bertugas dalam masa kampanye. Tugas utamanya adalah mengomunikasikan visi-misi kandidat dan menjaring suara rakyat. Setelah proses politik selesai, maka panggung pemerintahan harus diisi oleh orang-orang yang memahami tata kelola negara, bukan oleh mereka yang sekadar "berjasa" dalam kampanye.
Jika intervensi timses dalam birokrasi dibiarkan, maka kita sedang membuka pintu lebar-lebar bagi praktik kolusi, nepotisme, dan konflik kepentingan. Lebih buruk lagi, hal ini bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena pengambilan kebijakan tidak lagi didasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan pada kepentingan kelompok pemenangan.
Maka, perlu ditegaskan: timses bukanlah pengatur birokrasi. Mereka boleh menyampaikan aspirasi, memberi masukan, atau bahkan mengkritik. Tapi tidak seharusnya mereka mengatur siapa yang duduk di posisi strategis, atau ikut menentukan arah kebijakan pemerintahan.
Seorang pemimpin yang baik adalah yang mampu menjaga jarak profesional antara dirinya dan tim pemenangannya. Karena pemerintahan yang bersih dan efektif hanya bisa dibangun di atas pondasi meritokrasi, bukan transaksionalitas politik.
Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menghormati batas peran. Timses adalah bagian penting dari proses politik, tapi negara ini terlalu besar dan terlalu penting untuk diserahkan pada mereka yang tidak punya kompetensi birokrasi.
Mari kita jaga profesionalisme dalam pemerintahan, demi Indonesia yang lebih adil, bersih, dan berintegritas.
Minggu 14 September 2025
