MATARAM - Sebanyak 100 sekolah di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, bersiap menerima suntikan dana revitalisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayah tersebut.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menuturkan bahwa program revitalisasi ini akan tersebar di seluruh Pulau Lombok, dengan fokus utama pada 40 sekolah di Kabupaten Lombok Tengah. Ia menambahkan bahwa program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Besaran anggaran yang dialokasikan untuk setiap sekolah bervariasi, mulai dari Rp500 juta hingga Rp2 miliar. Angka ini ditentukan berdasarkan kondisi fisik bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan.
"Bantuan revitalisasi sekolah ini mencakup jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK dengan besaran anggaran yang bervariasi, mulai dari Rp500 juta hingga Rp2 miliar, tergantung pada kondisi fisik bangunan sekolah, " ujar Hadrian Irfani saat penyerahan bantuan program revitalisasi sekolah di SDN Makam, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu.
Menurutnya, program revitalisasi satuan pendidikan 2025 ini merupakan inisiatif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang diperjuangkan oleh anggota DPR. Tujuannya tidak hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga memperkuat tata kelola sekolah, memberdayakan masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pembelajaran.
"Revitalisasi ini bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendorong kualitas pendidikan yang lebih merata, " jelasnya.
Sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 2 Pulau Lombok, Hadrian Irfani mengungkapkan keprihatinannya melihat kondisi sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Tengah yang memprihatinkan, bahkan ada bangunan yang terancam roboh.
"Banyak sekolah di Lombok Tengah yang kondisinya memprihatinkan. Ada bangunan yang kalau disentuh sedikit saja bisa roboh. Situasi ini harus jadi perhatian serius pemerintah daerah, " tegas Hadrian Irfani.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam mengalokasikan anggaran pendidikan, mengingat kewajiban 20 persen belanja wajib atau *mandatory spending* dari APBD untuk pendidikan.
"Jadi, jangan hanya fokus memperbaiki jalan atau irigasi. Investasi utama adalah dunia pendidikan, " pungkasnya. (PERS)
