Aktivitas Tambang Bottolai Terus Jalan, BBM Ilegal Diduga Mengalir Deras

3 hours ago 4

BARRU - Aktivitas tambang galian C di Bottolai Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, kini menjadi sorotan tajam. Sabtu 20/09/2025.

Pasalnya, ada dugaan kuat bahwa operasional tambang di Bottolai ini menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yang seharusnya dilarang untuk kegiatan komersial skala besar seperti pertambangan.

​Dugaan ini muncul setelah tim investigasi di lapangan tidak menemukan tangki penampungan BBM non-subsidi.

Ini menjadi sebuah kejanggalan, sebab operasional tambang yang dikatakan berizin semestinya menyediakan fasilitas tersebut.

Penggunaan BBM bersubsidi untuk kegiatan usaha merupakan pelanggaran pidana dan merugikan negara.

​Aktivitas Padat Tanpa Izin Jelas?
​Di lokasi, pemandangan aktivitas yang sibuk tak terhindarkan. Banyak dump truk terlihat mengantre, menunggu giliran untuk memuat tanah timbunan.

Dua unit alat berat ekskavator juga terlihat beroperasi tanpa henti. Intensitas ini menunjukkan tingginya konsumsi BBM.

​Selain itu, izin pengangkutan material dari lokasi tambang juga dipertanyakan. Diduga, pihak yang melakukan penimbunan adalah orang lain, bukan pemegang izin yang sah.

Hal ini menambah daftar dugaan pelanggaran, dari mulai penggunaan BBM ilegal hingga penyalahgunaan izin.

​Izin IUP Ada, Izin Produksi Belum Keluar?
​Informasi yang beredar menyebutkan bahwa meski pihak pengelola mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Operasi Produksi (OP) diduga belum diterbitkan.

Jika hal ini benar, maka seluruh kegiatan penambangan yang sedang berlangsung adalah ilegal.

​Dugaan pelanggaran ganda ini, yaitu penggunaan BBM subsidi dan operasi tanpa izin lengkap, memerlukan penyelidikan segera dari pihak berwenang.

Praktik ilegal semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak lingkungan dan merugikan negara.

Hingga berita ini diterbitkan, tim investigasi media belum mendapatkan konfirmasi dari pihak pengelola tambang di Bottolai.

Read Entire Article
Karya | Politics | | |