JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mengambil langkah proaktif dengan menyelenggarakan forum diskusi kelembagaan yang melibatkan kementerian dan lembaga mitra. Pertemuan strategis yang digelar pada Rabu (24/9/2025) ini bertujuan untuk mempererat sinergi dalam upaya pengelolaan kawasan perbatasan negara yang dinamis dan penuh tantangan.
Lebih dari sekadar pertemuan biasa, acara ini menjadi momen krusial untuk meningkatkan kapabilitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP RI, sekaligus memperkuat peran vital lembaga ini sebagai motor penggerak pembangunan di garis terdepan Indonesia.
Dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, serta didampingi oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP RI, Belly Isnaeni, forum ini menghadirkan sudut pandang berharga dari para pemangku kepentingan.
Acara turut dihadiri oleh narasumber kompeten, yaitu Plt. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial, Budi Satriyo, dan Plt. Kepala BP3MI Ciracas Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI), Fadzar Alimin. Kehadiran para Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta seluruh jajaran pegawai BNPP RI semakin memperkaya diskusi dengan perspektif lapangan yang lugas.
“Kegiatan ini sangat penting bagi BNPP RI dalam menuntaskan program-program di kawasan perbatasan negara. Melalui sinergi dengan kementerian dan lembaga mitra, kita dapat mengelola perbatasan dengan lebih efektif. Kehadiran para Kepala PLBN juga memberi gambaran langsung mengenai tantangan di lapangan, ” tegas Dr. Nurdin.
Belly Isnaeni turut menyoroti peran sentral BNPP RI sebagai koordinator lintas sektor. “BNPP RI berperan sebagai koordinator dan fasilitator lintas kementerian/lembaga untuk menyinergikan program di kawasan perbatasan. Dengan sinergi ini, pembangunan akan lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di beranda terdepan Indonesia, ” jelasnya.
Dari sisi Kementerian Sosial, Budi Satriyo memaparkan implementasi program prioritas Sekolah Rakyat sebagai upaya konkret mendukung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan. “Sekolah Rakyat merupakan strategi besar Presiden untuk memutus rantai kemiskinan, memperluas pendidikan, dan menyiapkan generasi emas 2045. Saat ini sudah ada 165 titik lokasi Sekolah Rakyat, termasuk di sekitar PLBN (kawasan) Merauke, Jayapura, dan Kupang, ” ungkapnya. Ia berharap kolaborasi BNPP RI dan Kemensos dapat menjadikan program ini tidak hanya sebagai akses pendidikan, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat perbatasan.
Sementara itu, Fadzar Alimin dari KPPMI menekankan urgensi membangun ekosistem perlindungan pekerja migran sejak dari tingkat desa. “Desa merupakan pilar pertama bangsa sebagai pintu masuk edukasi dan perlindungan bagi warga yang bekerja di luar negeri. Untuk itu, program Desa Migran Emas hadir sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa sekaligus perlindungan PMI dari hulu hingga ke hilir, ” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sinergi dengan BNPP RI sangat krusial, mengingat perlindungan pekerja migran memerlukan kolaborasi lintas sektor yang solid.
Kegiatan ini juga menegaskan dukungan penuh DPR terhadap BNPP RI dalam mengawal program Prioritas Nasional, mencakup pengembangan potensi, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan sosial di kawasan PLBN. Melalui forum ini, BNPP RI semakin memantapkan komitmennya untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang tangguh, sejahtera, dan berdaya saing, bukan hanya sebagai gerbang negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia di garis depan. (PERS)
