JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengemukakan kebutuhan mendesak untuk penambahan anggaran BPS pada tahun 2026. Dalam sebuah rapat dengar pendapat krusial dengan Komisi X DPR RI pada Selasa malam (26/8/2025), Amalia memohon persetujuan untuk menambah pagu anggaran BPS dari Rp 6, 85 triliun menjadi Rp 8, 5 triliun, atau sekitar Rp 1, 65 triliun lebih.
Amalia menjelaskan bahwa dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp 6, 85 triliun, terdapat sejumlah kegiatan statistik fundamental yang belum dapat terdanai secara memadai. Keterbatasan ini sangat disayangkan mengingat pentingnya data statistik yang akurat untuk pengambilan keputusan strategis.
"Ada beberapa kegiatan yang belum bisa dianggarkan dengan anggaran Rp 6, 85 triliun, " ujar Amalia di hadapan anggota dewan.
Di antara kegiatan yang terancam tertunda pelaksanaannya adalah sebagian dari Sensus Ekonomi 2026. Amalia menekankan bahwa Sensus Ekonomi merupakan amanat undang-undang yang pelaksanaannya pada tahun 2026 wajib dipastikan. Selain itu, survei penting lainnya seperti survei perdagangan domestik, statistik e-commerce, konversi gabah ke beras, survei pertanian terintegrasi, dan survei pola barang distribusi juga belum mendapatkan alokasi dana yang cukup. Total, ada 10 kegiatan krusial yang belum teranggarkan, termasuk survei perilaku anti korupsi, survei harga perdagangan internasional, dan survei barang distribusi.
"Oleh sebab itu apabila berkenan kami mengusulkan dan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1, 65 triliun sehingga ini dapat memenuhi kebutuhan total kami sekitar Rp 8, 5 triliun, " ungkap Amalia, memaparkan urgensi pengajuan tersebut.
Jika disetujui, total anggaran Rp 8, 5 triliun pada tahun 2026 akan dialokasikan pada dua pos utama. Pos Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) akan meningkat dari Rp 3, 13 triliun menjadi Rp 4, 48 triliun, sementara pos dukungan manajemen akan bertambah dari Rp 3, 71 triliun menjadi Rp 4, 02 triliun.
Sebelumnya, anggaran untuk delapan kegiatan utama yang dipastikan terpenuhi dengan pagu awal mencakup Sensus Ekonomi 2026 sebesar Rp 2, 13 triliun, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Rp 183, 94 miliar, dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Rp 77, 63 miliar.
Anggaran untuk Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Metode Kerangka Sampel Area dialokasikan Rp 74, 90 miliar, Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan Rp 50, 79 miliar, Survei Tanaman Pangan/Ubinan Rp 33, 50 miliar, Survei Bidang Jasa Pariwisata Rp 29, 94 miliar, dan 53 Kegiatan Survei Lainnya Rp 543, 64 miliar.
Namun, terdapat perbedaan dalam rincian kebutuhan tambahan anggaran untuk program penyediaan dan pelayanan informasi statistik yang diajukan Amalia, yang sempat memicu kritik dari anggota Komisi X DPR. Amalia merinci bahwa 10 aktivitas membutuhkan tambahan anggaran, termasuk Sensus Ekonomi 2026 sebesar Rp 1, 16 triliun, SPDT NTP Rp 127, 30 miliar, Survei Konversi Gabah ke Beras Rp 7, 09 miliar, Survei Perilaku Anti Korupsi Rp 1, 66 miliar, Survei Pertanian Terintegrasi Rp 25, 69 miliar, Survei Harga Perdagangan Internasional Rp 1, 37 miliar, Survei Perdagangan Antar Domestik Rp 6, 27 miliar, Survei Pelaku Usaha E-Commerce Rp 8, 35 miliar, Survei Pola Distribusi Rp 899, 11 juta, dan Survei Pola Usaha Non Pertanian Rp 1, 77 miliar.
Menyikapi hal ini, Komisi X DPR RI menyatakan kesepakatan untuk melanjutkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau konsinyasi mengenai rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2026 dalam waktu dekat. Keputusan ini diambil karena masih diperlukan pendalaman lebih lanjut terhadap pagu anggaran dan usulan tambahan anggaran BPS, mengingat adanya beberapa catatan penting.
Catatan tersebut antara lain menekankan keharusan BPS untuk senantiasa menyediakan data statistik yang berkualitas, objektif, representatif, dan dapat divalidasi kebenarannya. Selain itu, peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi sorotan untuk memastikan akurasi data.
Anggota dewan juga meminta Kepala BPS untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan kegiatan statistik strategis lainnya. Mereka berharap BPS dapat mengantisipasi potensi permasalahan yang muncul agar data yang dihasilkan menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan publik.
Lebih lanjut, terdapat catatan yang meminta Kepala BPS memberikan penjelasan yang lebih rinci dan komprehensif dalam setiap RDP atau konsinyering mengenai pagu anggaran Rp 6, 85 triliun dan usulan tambahan Rp 1, 65 triliun. Hal ini penting sebagai argumentasi yang kuat untuk peningkatan anggaran.
Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, menutup rapat dengan menyatakan, "Komisi X DPR RI dan BPS RI sepakat akan melakukan RDP atau konsinyasi materi rancangan RKA K/L Tahun 2025 dalam waktu dekat." (Klik BPS)
