JAKARTA - Dewan Pers secara tegas mendesak Istana atau Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk segera mengembalikan hak liputan seorang wartawan dari CNN Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan jurnalis tersebut dapat kembali menjalankan tugasnya meliput berbagai kegiatan di lingkungan Istana tanpa hambatan.
“Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan, sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana, ” ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (28/09/2025).
Lebih lanjut, Komaruddin Hidayat menekankan pentingnya transparansi dari BPMI Setpres. Ia meminta penjelasan resmi mengenai dasar pencabutan kartu liputan istana tersebut. Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang dan tidak mengganggu kelancaran tugas jurnalistik di lingkungan kepresidenan.
“Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ” tegasnya, mengingatkan kembali esensi peran pers sebagai pilar demokrasi.
Ketua Dewan Pers juga menyampaikan harapannya agar insiden yang menimpa wartawan CNN Indonesia ini menjadi yang terakhir. Ia berharap agar iklim kebebasan pers di Indonesia tetap terjaga kondusif dan tidak ada lagi pembatasan yang tidak perlu terhadap kerja-kerja jurnalis.
Peristiwa ini bermula ketika wartawan CNN Indonesia TV mengajukan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sesi wawancara cegat di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9). Pertanyaan tersebut dijawab singkat oleh Presiden Prabowo yang menyatakan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional.
Tak lama setelah itu, beredar luas tangkapan layar di media sosial yang mengindikasikan pencabutan kartu liputan istana wartawan tersebut oleh BPMI Setpres. Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, pada Minggu di Jakarta, membenarkan adanya pengambilan kembali kartu liputan istana milik wartawannya oleh BPMI Setpres. (PERS)
