JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, secara tegas menyatakan komitmen kuatnya untuk mengukuhkan tata kelola infrastruktur yang berkelanjutan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Visi ini digagas demi mewujudkan Indonesia Maju pada tahun 2045, sebuah target ambisius yang menuntut fondasi pembangunan yang kokoh dan berjangka panjang.
"Setiap infrastruktur yang kita bangun bukan hanya tentang kemajuan hari ini, tetapi tentang warisan yang kita tinggalkan bagi anak cucu kita. Infrastruktur yang bijak adalah yang mempersatukan, bukan memisahkan, " tegas Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Ia menekankan bahwa setiap jembatan, bendungan, dan fasilitas publik yang digarap oleh Kementerian PU lebih dari sekadar proyek fisik belaka. Kesemuanya dipandang sebagai investasi nilai jangka panjang dan warisan berharga bagi generasi penerus bangsa.
Infrastruktur, menurut pandangannya, memegang peranan krusial dalam menjaga keseimbangan harmonis antara laju pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan hidup, dan tegaknya keadilan sosial. Oleh karena itu, tata kelola infrastruktur yang baik harus senantiasa menempatkan keberlanjutan sebagai sebuah kebutuhan fundamental, bukan sekadar pilihan.
Kementerian PU secara konsisten mengarahkan seluruh kebijakan pembangunannya agar selaras dengan komitmen global yang telah dicanangkan, mencakup Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.
Prinsip-prinsip mendasar tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi standar teknis yang konkret dan sistem pengawasan nasional yang terstruktur dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Menyambung hal tersebut, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti, menambahkan bahwa operasional dan pemeliharaan bangunan "gedung hijau" ternyata jauh lebih efisien dibandingkan bangunan konvensional.
Kementerian PU telah merilis regulasi khusus mengenai bangunan gedung hijau, dan kehadirannya di Indonesia dinilai sangat relevan dengan upaya pencapaian Paris Agreement serta Sustainable Development Goals (SDGs).
Diana berharap agar pemerintah daerah di seluruh Indonesia mulai menggalakkan pengembangan gedung hijau, dan memposisikan Jakarta sebagai contoh teladan dalam inovasi ini.
International Finance Corporation (IFC), sebuah lembaga yang terafiliasi dengan Bank Dunia, mencatat bahwa Jakarta memang memimpin pasar bangunan hijau di Indonesia dengan pertumbuhan tertinggi. Hingga kini, tercatat 171 bangunan hijau telah bersertifikasi di ibu kota, melampaui provinsi lain seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Berdasarkan laporan yang dirilis oleh IFC, Jawa Barat menyusul dengan 45 bangunan hijau tersertifikasi, sementara Banten dan Jawa Timur masing-masing memiliki 26 bangunan hijau bersertifikasi. Jawa Tengah sendiri mencatat 16 bangunan hijau tersertifikasi.
Lembaga keuangan internasional ini juga mengindikasikan bahwa wilayah Jawa mendominasi jumlah proyek gedung hijau tersertifikasi terbanyak. Tren pertumbuhan positif juga mulai terlihat di wilayah Sumatera dan Kalimantan, menunjukkan kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya bangunan ramah lingkungan.(PERS)
