PAPUA - Dugaan serius mengemuka mengenai keterlibatan Sebby Sambom, juru bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM), dalam aliran dana desa hasil perampasan terhadap warga sipil di sejumlah wilayah Papua. Kabar ini memicu kemarahan publik dan menuai kecaman dari berbagai tokoh masyarakat, karena dianggap mencederai nilai-nilai perjuangan dan merampas hak dasar rakyat Papua. Jum'at 1 Agustus 2025.
Tokoh masyarakat Papua dari Kabupaten Lanny Jaya, Yunus Wonda, secara tegas mengecam tindakan tersebut yang menurutnya lebih mencerminkan tindakan kriminal ketimbang perjuangan.
“Kalau benar Sebby Sambom menerima dana dari hasil rampasan terhadap rakyat, itu artinya dia sama saja dengan preman, bukan pejuang. Itu dana untuk membangun kampung, bukan untuk menghidupi kelompok bersenjata di hutan atau tokohnya di luar negeri, ” ujarnya, Jumat (1/8/2025).
Dana desa yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua, justru diduga disalahgunakan untuk mendanai kegiatan separatis bersenjata dan propaganda yang merusak stabilitas serta keamanan daerah.
Lebih ironis lagi, praktik ini tidak hanya menyimpang dari tujuan program pemerintah, tetapi juga memperburuk nasib masyarakat Papua yang selama ini berharap pada pembangunan yang adil dan merata.
Hingga saat ini, Sebby Sambom belum memberikan pernyataan resmi atas dugaan tersebut. Namun tekanan moral dari publik dan tokoh-tokoh Papua semakin menguat, mendesak agar ia bertanggung jawab atas tindakan jaringan OPM yang terindikasi melakukan pemerasan terhadap dana publik.
“Jangan bawa nama rakyat Papua untuk memperkaya diri sendiri atau mendanai kekacauan. Kalau benar terjadi, itu penghianatan terhadap tanah ini, ” tegas Yunus Wonda.
Dugaan ini menambah panjang catatan hitam OPM yang sebelumnya juga dituding melakukan pembunuhan warga sipil, pembakaran fasilitas umum, serta penyanderaan tenaga kesehatan dan guru di wilayah pegunungan.
Masyarakat Papua kini semakin menyadari bahwa perjuangan sejati tidak dilakukan dengan senjata dan ancaman, melainkan lewat dialog, pembangunan, dan pengabdian nyata kepada rakyat.
(Apk/Red1922)
