Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Verifikasi Tanah dan Kesesuaian Tata Ruang

JAKARTA — Pemerintah terus mematangkan langkah percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program prioritas nasional yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menyediakan akses pendidikan dasar hingga menengah bagi masyarakat kurang mampu. Dalam mendukung program tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini tengah melakukan proses verifikasi status kepemilikan tanah dan kesesuaian tata ruang.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat, yang berlangsung di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta.

“Kalau tanah sudah disediakan oleh pemerintah daerah, langkah yang kami lakukan adalah verifikasi status kepemilikan. Karena ini penting dalam konteks land tenure-nya, ” ujar Nusron.

Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa tanah yang akan digunakan berstatus clean and clear, sehingga bebas dari potensi tumpang tindih penggunaan dan sengketa kepemilikan, baik antar instansi pemerintah maupun masyarakat.

“Sudah kami cek dari 69 usulan lahan yang belum disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebagian besar ternyata lahannya adalah sawah yang masuk kategori Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B), ” jelas Menteri Nusron.

Kondisi ini menjadi catatan penting dalam perencanaan tata ruang nasional, mengingat konversi lahan pertanian memiliki dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, saat membuka rapat koordinasi, mengungkapkan bahwa dari 367 usulan lahan, terdapat 115 lokasi yang belum clean and clear, namun 35 lahan sudah dinyatakan layak untuk proses pembangunan.

Program Sekolah Rakyat ini dirancang untuk membangun 200 sekolah (SD, SMP, dan SMA) di berbagai wilayah dengan sasaran utama masyarakat prasejahtera.

“Marilah kita mulai perjalanan program ini dengan terbuka menerima kritik, saran, dan yang paling penting kita melaksanakannya sesuai aturan, serta bekerja berdasarkan arahan Bapak Presiden, ” ujar Saifullah Yusuf.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Merah Putih. Dari Kementerian ATR/BPN, hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, dan Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Wartomo.

Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat sekaligus memastikan aspek hukum dan tata ruang tidak terabaikan dalam prosesnya.