JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) secara serentak di 23 kabupaten/kota pada Kamis, 7 Agustus 2025. Acara utama akan digelar di Lapangan Bola Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan akan dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
GEMAPATAS merupakan inisiatif strategis Kementerian ATR/BPN yang bertujuan membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya pemasangan tanda batas sebagai langkah awal untuk mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Gerakan ini juga menjadi bagian integral dari program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan melibatkan masyarakat secara aktif untuk menjaga dan melindungi hak mereka atas bidang tanah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa GEMAPATAS bukan sekadar seremoni, melainkan gerakan nyata yang mengajak masyarakat mengambil peran aktif. Dengan slogan “Pasang patok, anti cekcok, anti caplok, ” gerakan ini mengusung pesan kuat tentang pentingnya tindakan sederhana yang berdampak besar dalam mencegah konflik pertanahan.
“GEMAPATAS kali ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah gerakan nyata, ajakan langsung kepada masyarakat untuk memasang tanda batas tanah mereka. Pasang patok, anti cekcok, anti caplok, ” ujar Harison Mocodompis di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Kegiatan GEMAPATAS 2025 akan berlangsung serentak di berbagai wilayah di Indonesia. Di Jawa Tengah, gerakan ini menyasar Kabupaten Purworejo, Banjarnegara, Kebumen, dan Wonosobo. Jawa Timur berpartisipasi melalui Blitar, Jombang, Lumajang, Malang, dan Pamekasan. Sementara itu, wilayah Jawa Barat mencakup Bogor I, Bogor II, Cianjur, Cirebon, Pangandaran, Sukabumi, dan Tasikmalaya.
Pemasangan tanda batas tanah juga dilaksanakan secara masif di luar Pulau Jawa. Di wilayah Sumatra, kegiatan ini akan menyentuh Kuantan Singingi dan Kepulauan Meranti di Provinsi Riau, serta Banyuasin dan Kota Pagar Alam di Sumatra Selatan. Kalimantan pun tak ketinggalan, dengan partisipasi dari Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat, Tabalong di Kalimantan Selatan, dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.
Menurut Harison, melalui GEMAPATAS, semangat gotong royong menjadi landasan utama. Masyarakat diharapkan semakin merasa memiliki tanahnya secara sah dan dilindungi negara, seiring dengan upaya pemerintah menciptakan sistem pertanahan yang tertib dan berkeadilan.
GEMAPATAS menjadi representasi komitmen ATR/BPN dalam menciptakan sistem agraria nasional yang kuat dan berpihak pada masyarakat. Dengan langkah kecil memasang patok, masyarakat turut membangun masa depan pertanahan Indonesia yang lebih pasti dan harmonis.
