Kapolres Torut Sebut Izin CV Bangsa Damai Sudah Ada dan Lengkap, Penegakan Hukum Upaya Terakhir

TORAJA UTARA - Kapolres Toraja Utara, AKBP Zulanda, menyebutkan jika izin usaha pertambangan CV Bangsa Damai yang berlokasi di Kecamatan Tikala, sudah ada dan lengkap, Kamis (3/4/2025).

Hal itu disampaikan Kapolres AKBP Zulanda melalui pesan WhatsAppnya hari ini ke media Indonesia Satu.

"Kami sudah melakukan pemeriksaan terkait perizinan. Saat ini bahwa perizinan sudah ada dan lengkap, " jelas AKBP Zulanda.

Sementara untuk kerusakan lingkungan yang digemborkan beberapa pihak, AKBP Zulanda kembali menjelaskan jika sedang dalam pendalaman. 

"Terkait kerusakan lingkungan sedang kami dalami karena memerlukan ahli bidang lingkungan dan pengelolaan SDA yang adil dalam menilai dampak kerusakan dilokasi tersebut, " terang Kapolres.

Selaku Kapolres, AKBP Zulanda juga menyebutkan jika dalam penyelesaian suatu permasalahan dimana penegak hukum dalam hal ini kepolisian hadir, maka selalu mengedepankan prinsip penegakan hukum sebagai upaya terakhir.

"Penegakan hukum adalah ultimum meredium sebagai upaya terakhir dan saat ini kami akan lebih mencari jalan tengah yang bijaksana secara baik untuk mempertemukan berbagai kepentingan, " terangnya.

Lanjut AKBP Zulanda, kami tidak akan menggunakan pola arogansi kewenangan dengan asal - asalan menutup secara paksa. Pengelolaan SDA terkait lingkungan tentu harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan biologi.

Untuk itu selaku pihak institusi penegak hukum, Kapolres AKBP Zulanda juga menjelaskan akan menindaklanjuti keluhan masyarakat secara Arif dan bijaksana dengan memperhatikan berbagai aspek kepentingan masyarakat.

"Kami akan menindaklanjuti keluhan masyarakat secara arif dan bijaksana dengan memahami ada pekerjaan warga di sana yang menunjang ekonomi warga setempat. Juga memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan terkait sekitar lahan adat yang jadi cagar budaya dan tentu juga mempertimbangkan aspek lingkungan biologi yang berkelanjutan termasuk aliran air serta dampak bencana, " urai AKBP Zulanda.

Tentunya kata Kapolres, mitigasi yang tepat sesuai amdal yang dikeluarkan oleh ahli-ahli tersebut yang menjadi dasar terbitnya perizinan provinsi sulsel. 

"Kami akan mengajak Pemprov Sulsel, Pemda Torut , Perusahaan dan Masyarakat setempat untuk duduk bersama guna mengakomodir semua kepentingan, " pungkasnya.

(Wid)