JAKARTA - Mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo, mengungkapkan kekhawatiran mendalamnya terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. Sejak lama, ia mengaku telah mencium adanya potensi masalah besar dalam studi kelayakan (feasibility study/FS) proyek ambisius ini.
Dalam sebuah diskusi bertajuk 'Meet The Leaders' di Jakarta pada Sabtu, 20 September 2025, Didiek membeberkan pandangannya. Pengalaman panjangnya di dunia korporasi dan infrastruktur membuatnya jeli melihat celah. "Itu kereta cepat sudah sejak lama saya kira akan bermasalah, pasti akan ada masalah besar. Saya di korporasi cukup lama, mengenal infrastruktur cukup banyak, begitu baca FS itu, asumsi-asumsi itu sudah langsung saya tangkap kalau ini akan jadi masalah besar, " ujarnya.
Meskipun demikian, proyek kereta cepat Whoosh akhirnya berhasil diresmikan pada Oktober 2023 lalu, didorong oleh pendekatan multidisiplin dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Proyek ini melibatkan enam kontraktor dari China dan satu dari Indonesia, menunjukkan skala internasionalnya.
Catatan menunjukkan bahwa studi kelayakan untuk kereta cepat Whoosh ini melalui dua fase krusial. Tahap pertama, yang dimulai pada 28 Januari 2014 hingga April 2015, berfokus pada perencanaan dasar. Sementara itu, tahap kedua, berlangsung dari April 2015 hingga Desember 2015, menggodok detail kalkulasi biaya pembangunan. Perkiraan awal investasi untuk proyek sepanjang 133 kilometer ini mencapai Rp 56 triliun, termasuk biaya jalur dan pengadaan sarana kereta.
Namun, realitas terkini menunjukkan gambaran yang jauh lebih suram. Proyek kereta cepat Whoosh kini membebani PT KAI (Persero) dengan utang yang terus meroket hingga mencapai angka fantastis Rp 116 triliun. Angka ini membuat PT KAI dan konsorsium BUMN yang terlibat kesulitan menanggung kerugian yang ditimbulkan.
Direktur Utama KAI saat ini, Bobby Rasyidin, secara tegas menyebut kereta cepat Whoosh sebagai "Bom Waktu" bagi perseroan. Pihaknya kini tengah berupaya mencari solusi atas masalah utang proyek ini, termasuk menjajaki diskusi lebih lanjut dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anggara Nusantara (BPI Danantara).
"Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu, " tegas Bobby Rasyidin dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 20 Agustus 2025. (PERS)
