Masyarakat Desak Keterbukaan Peserta Musyawarah Antar Nagari Palupuh, Hindari Kepentingan Tertentu

Palupuh — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Antar Nagari (MAN) se-Kecamatan Palupuh yang dijadwalkan pada 15 Juli 2025 mendatang, sejumlah warga meminta kejelasan dan transparansi mengenai penetapan peserta yang akan mewakili masing-masing nagari. Hal ini disampaikan menyusul kekhawatiran adanya dugaan “pengaturan” atau “penyusunan” peserta oleh pihak-pihak tertentu yang bisa mempengaruhi hasil keputusan musyawarah.

Seperti diketahui, MAN memiliki peran penting dalam membahas laporan pertanggungjawaban (LPJ), pengelolaan anggaran, hingga penentuan kebijakan strategis antar nagari. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), musyawarah ini harus menjunjung tinggi prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi.

Salah satu pertanyaan utama masyarakat adalah terkait jumlah dan dasar penentuan peserta dari masing-masing nagari. Mereka ingin tahu berapa orang yang diundang mewakili nagari dan apa kriteria penetapan tersebut.

Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan jumlah perwakilan dari kecamatan yang hadir serta dasar undangan yang diberikan kepada mereka. Hal ini dianggap penting untuk menjaga integritas MAN dan mencegah adanya kepentingan tertentu yang dapat merugikan masyarakat nagari.

Tokoh masyarakat Palupuh, Suharman Datuak Bandaharo, menegaskan perlunya keterbukaan dari pihak penyelenggara.

> “Kami berharap tidak ada lagi kesan peserta sudah ‘diatur’ atau ‘disetel’ sebelum musyawarah dimulai. Penentuan perwakilan harus jelas, sesuai regulasi, dan benar-benar mewakili aspirasi masyarakat nagari. Jika tidak transparan, keputusan MAN bisa menjadi cacat dan tidak legitimat, ” tegas Suharman.

Menurutnya, jika musyawarah tidak dilakukan secara terbuka dan akuntabel, maka akan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik, bahkan konflik di tingkat bawah.

Lebih lanjut, Suharman meminta pihak kecamatan, pemerintah nagari, serta panitia pelaksana segera memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat, khususnya mengenai:

1. Jumlah dan dasar penetapan perwakilan nagari
Berapa orang yang ditetapkan untuk mewakili setiap nagari, dan berdasarkan apa mereka dipilih atau diundang (apakah melalui musyawarah internal nagari, penunjukan langsung, atau mekanisme lainnya).

2. Jumlah dan dasar penetapan perwakilan kecamatan
Siapa saja perwakilan dari kecamatan yang akan hadir, dan apa pertimbangan mereka diundang dalam MAN.

Suharman juga mengingatkan, semangat musyawarah adalah menyatukan aspirasi dan menjaga kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.

> “MAN ini forum strategis. Kalau sudah dicederai oleh permainan peserta, maka kepercayaan masyarakat akan runtuh. Kami butuh jawaban resmi secepatnya, ” tambahnya.

Dengan adanya permintaan penjelasan ini, masyarakat berharap Musyawarah Antar Nagari 15 Juli nanti bisa berjalan dengan jujur, adil, dan benar-benar membawa manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat se-Kecamatan Palupuh.

(Lindafang)