OPM Seret Anak-Anak dalam Perang: Pelanggaran HAM yang Menghancurkan Masa Depan Papua

PAPUA - Sebuah kenyataan mengerikan mengenai keterlibatan anak-anak dalam barisan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kini mencuat ke publik. Warga dan tokoh adat di wilayah Papua, khususnya Kabupaten Intan Jaya, telah menyaksikan langsung bagaimana anak-anak usia belasan tahun dipaksa membawa senjata, dilatih dalam taktik militer, dan bahkan dijadikan tameng hidup dalam pertempuran melawan aparat keamanan.

Tindakan ini memicu kecaman keras dari berbagai kalangan, termasuk dari tokoh masyarakat setempat, Andreas Wakerkwa. Ia menegaskan bahwa anak-anak seharusnya berada di sekolah untuk belajar, bukan di hutan membawa senjata. "Anak-anak bukan alat perjuangan. OPM telah merusak masa depan Papua dengan menyeret anak-anak dalam konflik ini, " ujarnya dengan penuh keprihatinan, Minggu (6/7/2025).

Dalam sejumlah video yang tersebar di media sosial simpatisan OPM, terlihat anak-anak mengenakan pakaian militer dan memegang senjata laras panjang. Mereka tidak hanya dilibatkan dalam barisan kelompok separatis, tetapi juga diajarkan untuk meneriakkan propaganda politik. Hal ini membuktikan bahwa OPM menggunakan anak-anak tidak hanya sebagai alat perjuangan, tetapi juga sebagai bagian dari mesin propaganda mereka.

Pendeta Gereja Baptis Lanny Jaya, Yeremia Murib, turut mengutuk keras praktik ini. "Anak adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga. Menggunakan mereka dalam kekerasan adalah bentuk kejahatan yang tak termaafkan, " tegasnya. Ia juga meminta agar seluruh tokoh Papua bersatu untuk menentang tindakan tersebut, demi melindungi masa depan generasi muda.

Menurut hukum internasional, penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, secara eksplisit melarang perekrutan anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk berpartisipasi dalam kegiatan militer.

Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Elias Dogopia, juga menyuarakan keprihatinannya. "Masyarakat Papua sudah cukup menderita akibat konflik bersenjata yang tiada henti. Sekarang, anak-anak pun terpaksa terlibat. Ini bukan perjuangan, ini penghancuran masa depan Papua, " ujarnya dengan suara lantang.

Dengan semakin banyaknya bukti yang menunjukkan keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata, kini muncul pertanyaan besar: Sejauh mana kelompok separatis OPM akan terus memperburuk keadaan dengan menyeret generasi muda dalam kekerasan yang tidak mereka pahami? Ke depan, masyarakat Papua berharap agar masa depan anak-anak mereka dilindungi, bukan dihancurkan oleh kepentingan sekelompok individu.

(Red1922)