JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyuarakan keprihatinan mendalam terkait masih maraknya praktik pemborosan anggaran di kalangan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa efisiensi belanja harus menjadi prioritas utama, agar dana publik dapat dialokasikan secara optimal untuk program-program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
“Kami sudah melakukan beberapa langkah jadi mohon nanti dikoreksi dan Master Plan Produktivitas Nasional ini juga akan menjadi guideline (pedoman) bagi kami, untuk lebih menyempurnakan langkah-langkah yang diberikan kepada pemerintah daerah, ” ujar Tito dalam acara Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Master Plan Produktivitas Nasional (MPPN) yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dirancang untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia, membantu keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap), dan meningkatkan daya saing global. Dokumen ini juga menjadi panduan peningkatan produktivitas nasional yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta penguatan ketahanan sosial-ekonomi.
Dalam konteks ini, Tito menjelaskan bahwa efisiensi anggaran memegang peranan krusial dalam mendukung produktivitas di tingkat daerah. Ia menyampaikan empat hingga lima arahan kepada pemerintah daerah, dengan efisiensi belanja menjadi poin pertama yang ditekankan.
“Tadi saya sempat diskusi, efisiensi belanja wajib dilakukan bukan sengaja jadi pemborosan. Banyak sekali pemborosan-pemborosan terjadi, ” katanya.
Meskipun belanja pegawai yang bersifat wajib harus dibayarkan, Tito menyoroti bahwa banyak belanja birokrasi dan operasional yang justru menjadi sumber inefisiensi anggaran.
“Kalau belanja pegawai aman, masih harus dibayar. Tapi belanja birokrasi, belanja operasional pegawai kan banyak sekali juga terjadi pemborosan. Rapat-rapat yang tidak penting cukup dua kali, dibuat 10 kali. Kemudian juga perjalanan dinas ya mungkin cukup 4 kali dibuat mungkin 20 kali, ” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi potensi pemborosan pada biaya perawatan dan pemeliharaan yang kerap dinaikkan tanpa dasar kebutuhan yang jelas.
“Itulah salah satu. Biaya untuk perawatan dan pemeliharaan yang sebetulnya cukup terbatas ini kemudian dinaikkan dan sebagainya. Ini mau terjadi pemborosan-pemborosan kami, ” tambah Tito.
Mendagri kemudian mencontohkan dampak positif efisiensi anggaran melalui kasus di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Meskipun banyak daerah mengeluhkan penyesuaian transfer anggaran dari pusat pada tahun 2025, Kabupaten Lahat berhasil mengelola anggarannya dengan baik.
“Daerah banyak mengeluh, tapi ada daerah yang bisa melakukan itu dengan baik. Contohnya adalah Kabupaten Lahat. Dia mampu untuk menyederhanakan, efisiensikan lebih kurang Rp462 miliar yang sebetulnya tadi mau digunakan untuk yang macam-macam birokrasi tadi, tapi dialihkan kepada program yang langsung bisa membantu rakyat, pertumbuhan ekonomi, yaitu membangun sistem irigasi untuk mengairi 8.000 hektare tanah pertanian, ” ungkapnya.
Menurut Tito, keberhasilan Kabupaten Lahat menjadi bukti nyata bagaimana efisiensi anggaran dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ini adalah satu bentuk contoh kasus tadi, artinya efisiensi itu sudah terjadi, ” ujarnya.
Tito menekankan bahwa potensi efisiensi di daerah masih sangat besar dan terkadang tersembunyi, yang perlu terus digali dan dioptimalkan. (PERS)
