JAKARTA — Pemerintah Indonesia tengah bersiap memperingati Hari Dunia Anti Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2025 dengan tema nasional “KITA SEMUA BISA”. Rangkaian persiapan dibahas dalam rapat koordinasi virtual via Zoom Meeting pada Kamis, 17 Juli 2025 pukul 09.00 WIB yang dipimpin oleh Ir. Prijadi Santosa, M.Si., Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
Kegiatan ini diinisiasi oleh KPPPA bersama Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran publik, memperkuat kolaborasi, serta menggerakkan aksi nyata memberantas TPPO di tanah air.
“Kita semua bisa berperan dalam melawan perdagangan orang. Kolaborasi menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari TPPO, ” ujar Ir. Prijadi Santosa dalam sambutannya.
KPPPA mengajak seluruh kementerian/ lembaga untuk aktif berpartisipasi dalam kampanye digital bertajuk Kita Semua Bisa, dengan dukungan materi seperti trivia, infografis, reels media sosial, dan stiker WhatsApp. Selain itu, seluruh pimpinan kementerian/lembaga diharapkan berkontribusi dalam bentuk video pernyataan dukungan yang akan dipublikasikan pada puncak peringatan 30 Juli 2025.
Rangkaian Kegiatan yang Direncanakan:
1. Kampanye digital Kita Semua Bisa;
2. Kompetisi Video dan Poster Anti TPPO;
3. Seminar daring di universitas;
Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan.
Perwakilan Polri, AKBP Indah Moulina, S.I.K., M.H., yang hadir mewakili Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri, menyatakan kesiapan institusinya mendukung penuh agenda nasional ini.
“Polri siap memperkuat edukasi dan pengawasan guna mencegah praktik perdagangan orang di masyarakat, ” tegas AKBP Indah Moulina.
Daftar Peserta Rapat Koordinasi:
1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Kementerian Pariwisata
4. Kementerian Ekonomi Kreatif
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga
6. Kementerian Komunikasi dan Informatika
7. Kementerian Keuangan
8. Kementerian Hukum dan HAM
9. Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan
10. Kementerian Dalam Negeri
11. Kementerian Agama
12. Kementerian Ketenagakerjaan
13. Kementerian Luar Negeri
14. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
15. Kementerian Kelautan dan Perikanan
16. Badan Intelijen Negara (BIN)
17. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
18. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
19. Kementerian Perhubungan
20. Polri: Divhumas, Baintelkam, Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri
21. Badan Pusat Statistik (BPS)
Rapat Koordinasi Lanjutan
Untuk mematangkan persiapan, rapat koordinasi lanjutan akan kembali digelar pada Jumat, 18 Juli 2025 pukul 09.00 WIB melalui Zoom Meeting.
Kegiatan rapat berjalan tertib dan lancar, serta ditutup dengan ajakan memperkuat sinergi semua pihak dalam memberantas perdagangan orang. (RI1.CO.ID)
