PANGKEP SULSEL - Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Balai Diklat Tabo-Tabo di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, menjadi pusat perhatian nasional pada Rabu (14/05/2025) dengan kunjungan kerja Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Raja Juli Antoni, Ph.D. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda strategis Kementerian Kehutanan dalam memperkuat peran KHDTK sebagai pusat pelatihan, penelitian, dan konservasi berbasis masyarakat.
Menteri Kehutanan tiba di lokasi sekitar pukul 16.30 WITA, disambut hangat oleh para pejabat daerah, pengelola KHDTK, serta masyarakat sekitar. Dalam kunjungannya, beliau didampingi Wakil Menteri Kehutanan, dr. Umar Sulaiman, dan rombongan yang terdiri dari pejabat eselon I Kementerian Kehutanan, termasuk Indra Eksploitasi, Kepala Biro Kepegawaian Kemenhut.
Turut hadir pula Kepala BP2SDM Wilayah VI Makassar, Kamaruddin, S.Hut., TT, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Makassar, serta para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan wilayah Makassar. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mengembangkan KHDTK sebagai aset nasional.
Dalam sambutannya, Menteri Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan kawasan hutan. Beliau menyampaikan bahwa KHDTK harus menjadi laboratorium alam yang mendorong riset terapan, pendidikan kehutanan, serta pelibatan masyarakat secara aktif. “Kawasan ini bukan hanya untuk pelatihan, tapi juga harus jadi ruang tumbuhnya inovasi hijau, ” tegasnya.
Menteri juga menyoroti potensi KHDTK Tabo-Tabo sebagai pusat edukasi lingkungan yang mampu membentuk generasi muda peduli hutan. Ia mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menghidupkan kawasan ini dengan kegiatan berkelanjutan yang memiliki nilai ekonomi dan ekologi.
Wakil Menteri Kehutanan, dr. Umar Sulaiman, menambahkan pentingnya peran KHDTK dalam penyediaan data dan informasi yang valid sebagai dasar perumusan kebijakan kehutanan nasional. Ia menekankan perlunya peningkatan kapasitas SDM lokal agar mampu mengelola kawasan hutan secara profesional dan adaptif terhadap tantangan iklim.
Setelah sambutan, rombongan melakukan peninjauan langsung ke berbagai fasilitas KHDTK, termasuk lokasi pembibitan, plot penelitian, dan kawasan pelatihan masyarakat. Menteri juga menyempatkan berdialog dengan para peserta diklat dan kelompok tani hutan yang telah aktif dalam program rehabilitasi lahan kritis.
Dalam sesi dialog, Menteri menerima berbagai masukan terkait kebutuhan pelatihan, peningkatan infrastruktur, serta penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pengelola hutan. Ia berjanji akan memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran untuk pengembangan KHDTK di tahun anggaran mendatang.
Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk peluncuran program “Hutan Edukasi Terpadu” yang akan melibatkan pelajar, mahasiswa, dan komunitas lingkungan dalam kegiatan belajar di alam terbuka. Program ini diharapkan mampu menjadikan KHDTK Tabo-Tabo sebagai destinasi wisata edukasi berbasis kehutanan.
Kehadiran rombongan Kementerian Kehutanan disambut antusias oleh masyarakat Bungoro. Para tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah mereka. Mereka berharap kunjungan ini membawa dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Sementara itu, Kepala Balai Diklat Tabo-Tabo menyampaikan kesiapan lembaganya dalam mendukung berbagai program strategis Kementerian. Ia berharap adanya peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk memperluas cakupan pelatihan dan penelitian di kawasan tersebut.
Menutup kunjungan, Menteri Raja Juli Antoni menanam pohon secara simbolis bersama rombongan sebagai tanda komitmen terhadap pelestarian hutan. Aksi ini menjadi simbol dari visi kehutanan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Kunjungan kerja ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan hutan berbasis pengetahuan dan pemberdayaan. KHDTK Tabo-Tabo kini diharapkan menjadi model pengelolaan hutan yang mampu menjawab tantangan masa depan sektor kehutanan Indonesia.( Herman Djide)
