JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tak tinggal diam menyikapi gelombang kasus keracunan yang mencoreng program menu makan bergizi gratis (MBG). Ia memanggil langsung Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk mendengarkan langsung evaluasi dan langkah perbaikan.
Dalam pertemuan tersebut, Dadan Hindayana memaparkan progres program MBG yang telah menjangkau jutaan rakyat. Ia menyebutkan, hingga kini telah beroperasi 9.615 Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 31 juta penerima manfaat.
"Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat, " kata Dadan, Minggu (28/9/2025).
Namun, di balik capaian angka tersebut, tersembunyi catatan kelam kasus keracunan. Dadan melaporkan, dari 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terjadi 24 kasus keracunan dari 2.391 SPPG yang beroperasi. Selanjutnya, pada periode 1 Agustus hingga 27 September 2025, lonjakan kasus keracunan mencapai 47 kejadian, seiring bertambahnya 7.244 SPPG baru.
"Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang, " ujarnya.
Lebih lanjut, Dadan merinci faktor-faktor penyebab insiden tersebut, meliputi kualitas bahan baku yang kurang baik, kondisi air yang tidak higienis, serta pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) oleh dapur MBG.
Mendengar paparan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan mendalam atas berbagai insiden yang terjadi. Beliau tidak hanya mendengarkan, namun juga memberikan instruksi tegas untuk membenahi program yang vital bagi kesehatan masyarakat ini.
Perintahkan Peningkatan Tata Kelola
Presiden Prabowo memerintahkan agar tata kelola SPPG ditingkatkan secara signifikan. Tujuannya jelas, yakni untuk mencegah terulangnya kasus keracunan yang dapat merusak kepercayaan publik dan membahayakan kesehatan penerima manfaat.
Minta Koki Terlatih dan Alat Rapid Test
Untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan, Prabowo menginstruksikan setiap SPPG harus memiliki juru masak yang terlatih. Selain itu, dapur-dapur yang memproduksi menu MBG wajib dilengkapi dengan alat rapid test guna memeriksa kualitas makanan sebelum didistribusikan.
Perintahkan Jamin Sterilisasi dan Kualitas Air
Langkah pencegahan lainnya yang ditekankan adalah kewajiban setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray. Tak hanya itu, pemasangan filter air juga menjadi prioritas untuk memastikan air yang digunakan dalam proses pengolahan makanan benar-benar terjamin kebersihannya.
Pasang CCTV untuk Pengawasan Terpadu
Sebagai bentuk pengawasan yang lebih ketat, Presiden Prabowo meminta agar seluruh SPPG dilengkapi dengan kamera CCTV yang terhubung langsung ke pusat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman dan terpercaya bagi seluruh rakyat Indonesia. (PERS)
