SOLOK — Pemerintah Kabupaten Solok menunjukkan keseriusan tinggi dalam menangani persoalan stunting melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar pada Selasa, 5 Agustus 2025 di Aula Islamic Center Koto Baru. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam mengonsolidasikan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat demi mendukung tercapainya target nasional Indonesia Emas 2045.
Rakor diikuti oleh sekitar 145 peserta dari berbagai unsur, di antaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Puskesmas, organisasi profesi seperti IDI dan IBI, perbankan, Tim Penggerak PKK, kader KB, penyuluh lapangan, serta tokoh masyarakat. Mereka dikumpulkan untuk mengawal implementasi Program Quick Win dari KemendukBangga/BKKBN sebagai strategi percepatan penurunan stunting di tingkat daerah.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat, Kabupaten Solok juga menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 5.026.381.000. Dana ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program intervensi stunting secara lebih terukur dan terarah.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Solok, Maryetti Marwazi, dalam laporannya mengingatkan bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan asupan gizi dan infeksi berulang, khususnya pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Masa ini sangat krusial karena menjadi fondasi pembentukan sistem kekebalan tubuh, perkembangan otak, dan metabolisme anak.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting di Kabupaten Solok mengalami peningkatan dari 25, 4% pada tahun 2023 menjadi 29, 5% di tahun 2024. Kondisi ini menjadi peringatan serius dan membutuhkan perhatian serta kolaborasi lebih luas dari seluruh pemangku kepentingan.
Sebagai solusi, Maryetti memperkenalkan Program Quick Win yang diinisiasi oleh KemendukBangga/BKKBN, di antaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (Gati), Lansia Berdaya (Sidaya), serta layanan digital terintegrasi SuperApps Keluarga. Program-program ini dirancang untuk mendukung program Bangga Kencana dan menurunkan stunting secara tepat sasaran, adaptif, dan kolaboratif.
Wakil Bupati Solok, H. Candra, yang hadir mewakili Bupati, secara resmi membuka kegiatan Rakor tersebut. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pimpinan OPD, Camat, Wali Nagari, hingga anggota DPRD dan masyarakat yang memiliki kemampuan lebih, untuk ikut serta dalam Gerakan Orang Tua Asuh sebagai bentuk tanggung jawab moral bersama terhadap masa depan anak-anak Kabupaten Solok.
Menurutnya, stunting bukan sekadar isu kekurangan gizi, tetapi juga berkaitan dengan aspek edukasi, lingkungan, pola asuh, serta keberpihakan terhadap keluarga-keluarga berisiko. Oleh karena itu, pendekatannya harus bersifat menyeluruh dan melibatkan lintas sektor.
Rakor ini juga menghadirkan narasumber dari BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Solok, serta para pemerhati isu stunting. Diskusi difokuskan pada strategi praktis percepatan penanganan stunting melalui integrasi program dan pelibatan aktif komunitas di tingkat akar rumput.
Dengan semangat kolaboratif, inovatif, dan aksi nyata di lapangan, Rakor TPPS ini diharapkan menjadi titik balik bagi Kabupaten Solok dalam menurunkan angka stunting secara signifikan. Harapan besarnya adalah terciptanya generasi sehat, cerdas, dan berkualitas yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
