JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan. Upaya ini diwujudkan melalui kolaborasi erat dengan berbagai kementerian dan lembaga negara, sebuah sinergi yang diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi masa depan para Warga Binaan.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) menjadi tonggak penting dalam sinergi ini. Kemenimipas, Kemenaker, serta BNN bersatu padu untuk memperluas akses pelatihan vokasi, memberikan pendampingan usaha yang komprehensif, dan membuka pintu penempatan kerja bagi Warga Binaan. Kolaborasi ini digagas pada kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan Angkatan IV di Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja, Lembang, pada Sabtu, 11 Oktober lalu.
Lebih dari sekadar program pelatihan, kerja sama ini adalah investasi pada masa depan. Tujuannya jelas: membekali Warga Binaan dengan keterampilan yang relevan dan daya saing tinggi agar mereka siap untuk kembali merajut kehidupan di masyarakat. Sinergi ini juga merupakan langkah proaktif Pemasyarakatan dalam mendukung program pemberdayaan bagi kelompok rentan dan secara krusial, memperkuat upaya pencegahan agar mereka tidak kembali tersandung masalah hukum.
“Masa depan Warga Binaan setelah mereka selesai menjalani pidana di Lapas, Rutan, dan LPKA sangat penting. Kemandirian mereka setelah kembali ke masyarakat akan berpengaruh positif terhadap perlindungan masyarakat dari pengulangan tindak pidana, ” tegas Sekretaris Ditjenpas, Gun Gun Gunawan, menyoroti urgensi pembinaan kemandirian.
Peran serta aktif Warga Binaan dalam kegiatan pembinaan ini juga berdampak langsung pada terciptanya lingkungan yang kondusif di dalam lembaga pemasyarakatan. Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, Tatan Dirsan Atmaja, menambahkan, “Makin banyak Warga Binaan yang mengikuti pembinaan kepribadian maupun kemandirian, makin rendah risiko terjadinya gangguan keamanan dan penyalahgunaan narkoba.”
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, turut menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dan mendukung penuh kemandirian Warga Binaan. “Pemerintah harus hadir untuk memastikan Warga Binaan memiliki keterampilan, peluang wirausaha, dan akses kerja setelah kembali ke masyarakat. Melalui kerja sama ini, kami menghadirkan ekosistem pelatihan terintegrasi yang mencakup pelatihan teknis, konseling bisnis, akses pasar, dan bantuan modal, ” ujar Menteri Yassierli penuh harap.
Senada dengan itu, Direktur Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Darmawansyah, menekankan posisi Warga Binaan sebagai kelompok rentan yang memerlukan prioritas dalam program pemberdayaan. “Warga Binaan merupakan kelompok rentan stigma yang perlu difasilitasi untuk mendapatkan kesempatan kerja yang layak. Kolaborasi ini membuka ruang pemberdayaan yang lebih luas bagi mereka, ” katanya, membuka harapan baru.
Melalui kemitraan strategis antara Kemenimipas, Kemenaker, dan BNN, Ditjenpas menunjukkan komitmennya yang tak tergoyahkan untuk menghadirkan sistem pembinaan yang adaptif, produktif, dan berkelanjutan. Sinergi ini bukan sekadar program, melainkan bagian integral dari transformasi Pemasyarakatan yang bertujuan menciptakan sistem pembinaan yang tidak hanya menumbuhkan kemandirian Warga Binaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan positif bagi seluruh lapisan masyarakat. (Bagss)
