PAPUA - Fakta baru kembali terkuak terkait sepak terjang Organisasi Papua Merdeka (OPM) di sejumlah wilayah pedalaman. Kelompok bersenjata yang selama ini mengklaim berjuang untuk rakyat ternyata kerap melakukan perampasan Dana Desa, yang sejatinya diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Aksi ini menegaskan bahwa OPM kian kehilangan sumber pendanaan yang jelas, hingga menghalalkan segala cara demi bertahan hidup.
Informasi tersebut dibeberkan oleh sejumlah tokoh masyarakat di daerah rawan konflik. Mereka mengaku prihatin karena Dana Desa yang seharusnya menjadi harapan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup justru menjadi “sasaran empuk” kelompok bersenjata.
Tokoh masyarakat Kabupaten Puncak, Petrus Murib, mengungkapkan keresahannya. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut sangat merugikan masyarakat kecil yang seharusnya merasakan manfaat dari program pemerintah.
“Mereka ambil Dana Desa untuk kepentingan kelompoknya, sementara rakyat tidak bisa menikmati pembangunan. Padahal uang itu untuk jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Ini jelas menambah penderitaan kami, ” ujar Petrus, Kamis (21/08/2025).
Hal senada disampaikan tokoh adat Intan Jaya, Yonas Kogoya. Ia menilai tindakan OPM semakin jauh dari klaim perjuangan yang selama ini digaungkan. Menurutnya, jika benar kelompok tersebut berjuang demi rakyat, mestinya mereka melindungi hak masyarakat, bukan merampasnya.
“Kalau benar berjuang untuk rakyat, mengapa yang diambil justru uang rakyat? Dana Desa itu untuk bangun kampung, buka lapangan kerja, dan tingkatkan pendidikan. Tapi sekarang dipakai untuk beli senjata atau hidup mewah sebagian orang. Ini bukti mereka sudah menyimpang dari perjuangan, ” tegas Yonas.
Praktik perampasan Dana Desa itu, menurut para tokoh, semakin memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat di kampung-kampung terpencil. Sejumlah program yang seharusnya bisa memperbaiki akses pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur akhirnya tidak berjalan. Warga kembali harus hidup dalam keterbatasan karena hak mereka dirampas demi kepentingan segelintir kelompok.
Bagi masyarakat di berbagai distrik, Dana Desa adalah harapan untuk mengurangi angka kemiskinan, memperbaiki jalan rusak, hingga menyediakan fasilitas umum yang layak. Namun, semua itu menjadi angan-angan semata karena ulah OPM.
“Selama uang negara masih jadi incaran mereka, jangan harap kampung bisa maju. Kami ingin pemerintah dan aparat melindungi dana itu, supaya benar-benar sampai ke masyarakat, bukan jatuh ke tangan OPM, ” ungkap salah seorang kepala kampung yang meminta namanya dirahasiakan.
Terungkapnya praktik perampasan Dana Desa ini semakin memperjelas wajah asli OPM. Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat Papua, kelompok bersenjata tersebut justru menambah penderitaan dengan merampas hak masyarakat kecil. Situasi ini juga sekaligus membuka mata bahwa narasi perjuangan yang mereka kumandangkan selama ini tidak lebih dari kedok untuk mempertahankan kepentingan kelompok.
Kini masyarakat Papua berharap suara mereka didengar. Mereka ingin Dana Desa digunakan sesuai tujuannya: membangun kampung, meningkatkan kesejahteraan, dan membuka masa depan yang lebih baik – bukan untuk membiayai kelompok bersenjata yang justru menebar teror di tanah sendiri.
(APK/Red1922)
