YAHUKIMO - Teror bersenjata kembali mencederai kedamaian masyarakat Papua. Sebuah aksi brutal dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata yang menamakan diri TPNPB Kodap XVI Yahukimo, dengan menembaki pesawat sipil milik maskapai Trigana Air yang tengah melintas di wilayah Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Senin, 4 Agustus 2025.
Melalui akun media sosial yang diduga dikelola oleh salah satu petinggi kelompok, Ruben Wakla, TPNPB mengklaim bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Klaim sepihak itu bahkan menyebut bahwa pesawat digunakan untuk kepentingan militer, meski hingga kini tidak ada bukti yang disampaikan ke publik.
Ancaman Serius terhadap Warga Sipil dan Kemanusiaan
Aksi penembakan terhadap pesawat sipil yang membawa logistik dan penumpang jelas merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, terutama yang melindungi warga sipil dalam situasi konflik. Serangan ini bukan hanya menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, tetapi juga mengancam nyawa mereka yang menjalani kehidupan normal di tanah Papua.
Dari hasil analisa awal aparat keamanan, penembakan diduga dilakukan oleh dua orang pelaku yang menggunakan senjata laras panjang dari arah kawasan Jalan Gunung atau Tomon Dua, yang berdekatan dengan jalur penerbangan pesawat. Tindakan ini mengingatkan kembali pada insiden serupa pada Maret 2023, di mana peluru sempat menembus badan pesawat yang hendak mendarat di Bandara Nop Goliat, Dekai.
Lebih mengkhawatirkan lagi, beredar video yang memperlihatkan kelompok bersenjata ini menamakan Yahukimo sebagai "zona perang", dipimpin oleh Elkius Kobak. Dalam video tersebut, sekitar 20 orang anggota TPNPB lengkap dengan senjata laras panjang memaksakan klaim kekuasaan mereka, dan menyerukan agar warga tunduk pada aturan mereka.
Ini jelas merupakan tindakan ilegal, inkonstitusional, dan termasuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, karena mengintimidasi warga sipil tanpa dasar hukum apa pun.
TNI: Warga Sipil Adalah Prioritas Utama
Menanggapi aksi teror tersebut, Panglima Komando Operasi TNI (Koops) Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam menghadapi teror yang mengancam keamanan masyarakat Papua.
“Kami tidak akan membiarkan segelintir kelompok separatis bersenjata merusak kedamaian dan keamanan masyarakat Papua. Warga sipil adalah prioritas utama kami, ” tegas Mayjen Lucky.
Sebagai bentuk respons cepat, Koops Habema bersama Satuan Tugas pengamanan wilayah langsung melakukan langkah-langkah strategis, termasuk:
* Memperkuat penjagaan di area rawan di Yahukimo,
* Memperluas patroli dan pengawasan wilayah udara dan darat,
* Menekan ruang gerak kelompok separatis melalui pendekatan teritorial dan operasi terintegrasi,
* Meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat lokal untuk deteksi dini potensi ancaman.
Momentum Menjelang Hari Kemerdekaan: Rakyat Harus Aman
Insiden penembakan ini terjadi hanya beberapa hari menjelang dua momentum penting: peringatan New York Agreement pada 15 Agustus dan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Keamanan masyarakat menjadi perhatian serius aparat, mengingat potensi gangguan yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk menciptakan instabilitas.
Koops Habema menekankan bahwa Papua adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan segala bentuk upaya disintegrasi akan dihadapi dengan langkah tegas namun tetap berlandaskan pada hukum dan prinsip kemanusiaan.
Seruan kepada Masyarakat: Tetap Tenang dan Percaya Aparat
Dalam pernyataan resminya, TNI juga mengimbau masyarakat Yahukimo dan sekitarnya untuk tetap tenang, tidak terprovokasi oleh informasi bohong atau propaganda yang disebarkan melalui media sosial kelompok separatis, serta terus menjalin komunikasi aktif dengan aparat keamanan di wilayah masing-masing.
“Negara hadir, dan tidak akan mundur menghadapi segala bentuk teror, ” tegas Pangkoops Habema.
“Mari kita jaga Papua sebagai rumah kita bersama. Kita pertahankan kedamaian dan kita bangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.”
Kesimpulan:
Serangan terhadap pesawat sipil adalah simbol nyata betapa kelompok separatis telah melampaui batas kemanusiaan. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat membangun Papua yang damai dan sejahtera, masih ada pihak-pihak yang memilih jalan kekerasan. Namun, TNI dan seluruh komponen negara menegaskan bahwa Papua bukan medan perang, melainkan tanah harapan.
Penulis:
Dansatgas Media HABEMA, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono
