Anggota DPRD Otang Tarlian Sebut Proyek Muara Baru Karangtirta Harus Ada Kajian Menyeluruh

PANGANDARAN JAWA BARAT – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pangandaran, Otang Tarlian, menegaskan bahwa Proyek Muara Baru Karangtirta harusnya ada kajian menyeluruh hingga m

enilai proyek senilai Rp80 miliar itu membahayakan lingkungan dan kehidupan warga.

Kami melihatnya pembangunan muara baru tersebut bisa menimbulkan berbagai risiko diantaranya adalah potensi banjir, pencemaran sumber air tawar, hingga ancaman tergerusnya kekuatan jembatan Ranggajipang sebagai ikonik jembatan lintas pantai selatan pangandaran. 

“Kalau berdasarkam gambar yang beredar justru proyek ini menutup aliran Sungai Citonjong saat pasang laut dan hujan lebat, sehingga sangat berisiko menimbulkan banjir di kawasan pertanian, ” ujar Otang. Ia menambahkan, jika tidak ada respons serius dari pemerintah, warga siap menggelar aksi besar dan membawa persoalan ini ke tingkat pusat.

Menurut Otang, kami di Komisi III tidak pernah menerima paparan langsung mengenai anggaran, desain teknis, ataupun tujuan strategis dari proyek ini.

Kalau tidak ada laporan dari Pak Jeje Wiradinata, mungkin kami pun belum mengetahui adanya pekerjaan berskala besar di sini, ” ujar Otang saat diwawancarai di lokasi proyek, Jumat (30/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur sebesar ini seharusnya melibatkan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan.

Menurutnya, proyek semacam ini tidak bisa berjalan sepihak, apalagi jika berdampak pada kawasan sensitif seperti muara dan jalur air pertania "kata Otang".

Lebih jauh, ia menilai bahwa pengerjaan proyek muara baru seharusnya tidak hanya fokus pada pembuatan mulut muara, melainkan juga pada aspek pengerukan dan pengendalian banjir.

“Kalau hanya membuat mulut muara tanpa mengeruk sedimentasi yang sudah menumpuk, itu seperti menyisakan pekerjaan rumah. Akibatnya manakala di musim rob pancaroba air laut naik biasanya persawahan terendah di desa-desa seperti Cibenda, Cikalong, hingga Sidamulih, biasanya tanaman padi bisa mati karena terendam air asin, ” jelasnya.

Otang juga mendukung desakan agar proyek dihentikan sementara sampai ada kejelasan konsep dan kajian dari para ahli yang independen.

Ia meminta agar Pemerintah Daerah dan BBWS duduk bersama dengan masyarakat petani guna membahas ulang dampak lingkungan serta efektivitas proyek.

“Kami bukan menolak pembangunan, tapi kami ingin pembangunan yang terukur, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Jangan sampai setelah proyek jadi, yang muncul justru masalah baru, ” katanya. (Anton AS)