BARRU- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru tengah tersandung kasus hukum. Lembaga tersebut dilaporkan oleh pihak manajemen hotel Claro Makassar di Polda Sulsel.
Kasus tersebut bermula saat kegiatan rapat evaluasi yang dilaksanakan di Hotel Claro pada 16-18 Januari 2025, yang dihadiri sekitar 200 peserta oleh KPU Barru.
Namun, manajemen hotel merasa dirugikan sebesar Rp 530 juta karena KPU tidak melunasi pembayaran yang sudah jatuh tempo 9 bulan lalu. Manajemen hotel telah melaporkan kasus ini ke Polda Sulawesi Selatan.
Ketua KPU Barru Abdul Syafa yang dikonfirmasi pada Rabu (10/9/2025) membenarkan adanya laporan pihak Hotel Claro di Polda Sulsel.
Menurut Abdul Syafa, KPU Barru tetap menjalin komunikasi dengan pihak manajemen hotel Claro untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian persoalan tersebut.
"Memang benar ada laporan yang masuk di Polda Sulsel dari pihak hotel Claro. Namun kami bersama sekretaris selalu berkomunikasi dengan mereka", bebernya.
Abdul Syafa menjelaskan bahwa KPU Barru berupaya menyelesaikan permasalahan secara baik. Pihak pengelola keuangan di KPU Barru telah menyatakan komitmennya untuk menuntaskan kewajiban yang ada.
"Kami berusaha mencari solusi. Pihak sekretariat pengelola keuangan sudah berjanji akan menyelesaikan tagihan tersebut", ungkapnya.
Hingga saat ini, KPU Barru masih menunggu tindak lanjut dari proses yang berjalan dan berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah.
(red-jni)
