BARRU - Sejumlah nelayan pesisir Kabupaten Barru mengeluhkan terhentinya pasokan bahan bakar bersubsidi di SPBU 7490704 Siawung pada 26–28 Agustus 2025 lalu.
Kondisi ini membuat aktivitas melaut terganggu di saat musim tangkap tengah meningkat.
Pemda Barru diminta agar lebih proaktif dalam mengawal kebutuhan bahan bakar bersubsidi, mengingat sektor perikanan adalah tulang punggung ekonomi daerah.
Pemerintah diharapkan tidak sekadar menunggu instruksi pusat, melainkan memastikan distribusi BBM tepat sasaran di lapangan.
“Kalau pemerintah lebih cepat bertindak, nelayan tidak akan sampai berhenti melaut. BioSolar ini urat nadi ekonomi kami, ” keluh seorang nelayan di Siawung, Selasa (2/9/2025).
Ketua Hiswana Migas Parepare, H. Ibrahim Mukti, mengungkapkan bahwa kelangkaan dipicu penurunan kuota yang cukup signifikan sejak awal Agustus.
“Kuota SPBU Siawung turun dari 3.736 KL menjadi 2.704 KL atau berkurang 36%. Hingga akhir Agustus, realisasi sudah 2.360 KL. Sisa kuota hanya 344 KL untuk empat bulan ke depan, ” jelasnya.
Artinya, SPBU hanya bisa menyalurkan rata-rata 2, 7 KL per hari. Padahal, kebutuhan nelayan jauh melampaui angka tersebut. Situasi ini menimbulkan keresahan, karena berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nelayan Barru.
Meski Hiswana Migas telah menindaklanjuti dengan mengajukan surat rekomendasi Bupati Barru ke BPH Migas pada 29 Agustus 2025 untuk menambah kuota, nelayan menilai pemerintah daerah terlalu lamban merespons krisis ini.
Saat ini, SPBU Siawung sudah kembali menyalurkan BioSolar. Namun, nelayan mendesak agar Pemda Barru dan instansi terkait segera mencari solusi permanen, sehingga kejadian serupa tidak terus berulang dan merugikan masyarakat pesisir.
