JAKARTA - Baru saja dilantik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menjadi sorotan publik. Pernyataannya yang menyebut tuntutan 17+ 8 sebagai suara 'sebagian kecil rakyat' memicu perdebatan hangat di media sosial. Namun, di balik kehebohan itu, Purbaya tak tinggal diam. Ia segera memberikan klarifikasi mendalam mengenai maksud sebenarnya di balik ucapannya yang kontroversial tersebut.
Dalam sebuah kesempatan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/9/2025), Purbaya berusaha menjernihkan kesalahpahaman yang terjadi. Ia menegaskan bahwa yang dimaksud bukanlah 'sebagian kecil', melainkan sebuah gambaran kondisi yang lebih luas.
"Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyak kan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan, " ujar Purbaya, mencoba menjelaskan perspektifnya.
Menyadari bahwa ucapannya berpotensi menimbulkan kegelisahan, Purbaya tak ragu menyampaikan permohonan maaf. Ia berjanji akan fokus pada pemulihan kondisi ekonomi nasional, dengan prioritas utama pada penciptaan lapangan kerja.
"Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf, " tuturnya dengan tulus.
Purbaya mengaku terkejut dengan cepatnya viralnya pernyataannya tersebut. Pengalaman ini ia jadikan sebagai pelajaran berharga dalam proses berkomunikasi dengan publik.
"Kaget juga. Tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya nggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, 'oh biar aja atau itu yang susah aja'. Nggak, " tegasnya.
Ia menambahkan bahwa fokus utamanya adalah memperbaiki apa yang bisa diperbaiki demi memudahkan masyarakat dalam mencari nafkah dan mencapai kesejahteraan bersama.
"Ada sesuatu yang bisa diperbaiki yang membuat mereka nanti lebih mudah mencari kerjaan. Bukan mereka ya. Semuanya, masyarakat, bisa sejahtera bersama. Itu tujuannya utamanya sebetulnya, " pungkas Purbaya.
Sebelumnya, pernyataan Purbaya yang menganggap tuntutan 17 8 berasal dari sekelompok kecil masyarakat yang terganggu kehidupannya, diucapkan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, usai pelantikan pada Senin (8/9). Saat itu, ia mengakui belum mempelajari secara mendalam isi tuntutan tersebut.
"Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya, " kata Purbaya kala itu.
Ia berpandangan bahwa aspirasi tersebut akan mereda dengan sendirinya apabila pemerintah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Menurutnya, saat ekonomi bertumbuh, masyarakat akan lebih fokus mencari pekerjaan daripada melakukan unjuk rasa.
"Jika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo, " jelasnya. (Kabar Menteri)
