JAKARTA - Demi memastikan anak-anak didik bangsa mendapatkan asupan bergizi yang aman dan higienis, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, melontarkan usulan strategis: merehabilitasi kantin sekolah agar bertransformasi menjadi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Inisiatif ini diharapkan dapat meringankan beban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kian menumpuk, sekaligus menjadi benteng kokoh pencegahan kasus keracunan yang mengkhawatirkan.
Said Abdullah mengungkapkan keprihatinannya setelah meninjau data yang menunjukkan sekitar 5.620 pelajar dilaporkan mengalami keracunan dalam kurun waktu 10 bulan terakhir. Padahal, tujuan mulia program MBG adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui makanan yang tidak hanya bernutrisi tetapi juga terjamin kebersihannya.
"Bebannya (SPPG) terlalu berat kalau 3.000 (porsi), disesuaikan saja 1.000 (porsi) atau pemerintah dalam hal ini ngambil posisi yang ekstrem, langsung dapur MBG di sekolah-sekolah. Sehingga kantin sekolah direhab, diperbaiki, kemudian bagaimana dicek, sanitasinya, dan sebagainya, dan cakupannya hanya di sekolah itu. Itu akan lebih luar biasa, " ujar Said di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Menurutnya, program MBG merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang menjadi prioritas dan wajib dipenuhi. Namun, ia menekankan bahwa persoalan yang dihadapi bukan semata-mata masalah anggaran, melainkan upaya krusial untuk menyelamatkan generasi penerus dari ancaman makanan yang tidak aman.
"Saya berpendapat, kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh, silakan evaluasi, tidak hanya anggaran, tapi mekanismenya, juga pada expert yang menangani soal gizi, " tuturnya.
Said menegaskan bahwa tidak ada kata terlambat untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap program MBG, meskipun saat ini sudah ada sekitar 9.000 SPPG yang beroperasi di seluruh negeri. Baginya, keselamatan anak didik adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
"Ini menyangkut manusia. Anak didik kita lagi, yang nawaitu-nya Presiden akan dicerdaskan. Maka jangan sampai terjadi keracunan, " tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah memang telah mengambil langkah evaluasi terhadap para juru masak di seluruh SPPG. Evaluasi ini mencakup kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan memasak, menyusul sejumlah kasus keracunan yang terjadi pada program MBG.
"Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat terjadi (keracunan), tetapi juga di seluruh SPPG, " jelas Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Langkah ini merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis. Pemerintah bertekad memastikan setiap anak mendapatkan gizi yang sehat dan aman, sesuai dengan amanah presiden yang juga memerintahkan agar dapur MBG dilengkapi dengan "test kit" untuk mencegah keracunan. (PERS)
