APBN 2026: Sri Mulyani Siapkan Rp600 Triliun untuk Bayar Bunga Utang

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan alokasi dana yang cukup fantastis, hampir mencapai Rp600 triliun, khusus untuk membayar bunga utang di tahun 2026. Angka ini tertera jelas dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Sebagai seorang ibu, saya membayangkan betapa besar tanggung jawab yang diemban untuk memastikan keuangan negara tetap stabil.

"Dalam RAPBN tahun anggaran 2026 pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp599.440, 9 miliar, " dikutip dari dokumen Kementerian Keuangan tersebut.

Rinciannya, pembayaran bunga utang terbagi menjadi dua komponen utama. Sebesar Rp60, 7 triliun dialokasikan untuk pembayaran bunga utang luar negeri, sementara sisanya, Rp538, 7 triliun, digunakan untuk membayar bunga utang dalam negeri. Saya jadi teringat, beberapa waktu lalu sempat khawatir dengan fluktuasi nilai tukar rupiah yang bisa mempengaruhi besaran utang luar negeri kita.

Pembayaran bunga utang ini mencakup berbagai instrumen, mulai dari kupon Surat Berharga Negara (SBN), bunga atas pinjaman, hingga biaya-biaya lain yang timbul selama pengelolaan utang. Sebagai warga negara, kita tentu berharap pengelolaan utang ini dilakukan secara transparan dan efisien.

Jika dibandingkan dengan outlook pembayaran utang di tahun anggaran 2025, pembayaran bunga utang di RAPBN 2026 mengalami kenaikan sebesar 8, 6 persen. Meskipun naik, laju pertumbuhannya melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, pertumbuhan bunga utang mencapai 13 persen dari realisasi pembayaran bunga utang tahun 2024.

Dokumen tersebut menjelaskan bahwa pembayaran bunga utang ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu dan tepat jumlah, demi menjaga kredibilitas pengelolaan utang negara. Ini penting, agar investor tetap percaya pada kemampuan Indonesia dalam mengelola keuangannya.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menekan biaya bunga utang melalui pengelolaan portofolio yang optimal serta penerbitan utang yang fleksibel dan oportunistis, mempertimbangkan ukuran, waktu, tenor, mata uang, dan instrumen yang paling menguntungkan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi terbaik.

"Mendorong pengembangan dan pendalaman pasar SBN untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid, " dikutip dari dokumen itu.

Langkah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor dan meningkatkan efisiensi pasar SBN. Sebagai seorang ibu, saya berharap langkah-langkah ini dapat membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia di masa depan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.