Lelang Jabatan Kepala Dinas,  Antara Transparansi dan Hambatan Regenerasi

PANGKEP SULSEL - Lelang jabatan kepala dinas sering kali digadang sebagai bentuk transparansi dalam birokrasi. Tujuannya mulia: menciptakan kompetisi sehat antar aparatur sipil negara (ASN) untuk menduduki posisi strategis berdasarkan kompetensi dan kinerja. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini justru belum tentu mampu menjamin terpilihnya sosok yang benar-benar mampu memberi kontribusi besar dalam pembangunan daerah.

Alih-alih melahirkan pemimpin birokrasi yang profesional dan inovatif, proses lelang jabatan kerap kali justru menjadi ajang formalitas belaka. Akibatnya, pejabat yang terpilih belum tentu yang paling visioner atau adaptif terhadap tantangan nyata di lapangan.

Hal yang mengkhawatirkan, sistem ini juga bisa menjadi penghambat regenerasi. Banyak ASN muda yang sebenarnya memiliki kapasitas dan gagasan segar,   dibanding pesaing yang lebih senior. Padahal, tantangan birokrasi modern justru membutuhkan sosok-sosok profesional yang cepat beradaptasi, melek teknologi, dan berorientasi pada hasil.

Pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu mengikuti prosedur administratif, tapi juga yang mampu menginisiasi perubahan dan menciptakan dampak nyata di masyarakat. Dalam banyak kasus, lelang jabatan tidak mengukur aspek tersebut secara utuh, hanya menilai dari sisi dokumen, wawancara formal, dan portofolio administratif.

Di sisi lain, regenerasi birokrasi harus menjadi perhatian utama. Daerah membutuhkan kombinasi antara pengalaman dan semangat muda. Jika proses lelang jabatan justru menutup peluang bagi generasi baru yang punya kapasitas, maka sistem ini gagal menjawab kebutuhan masa depan birokrasi yang adaptif dan progresif.

Oleh karena itu, sudah saatnya evaluasi menyeluruh dilakukan. Proses lelang jabatan harus benar-benar berbasis pada kinerja lapangan, visi pembangunan, kemampuan manajerial, dan rekam jejak inovasi. Tidak sekadar seremonial prosedural yang mengorbankan potensi anak muda yang lebih mumpuni.

Bila tidak dibenahi, lelang jabatan justru menjadi bumerang. Bukannya melahirkan pejabat yang andal, malah menghambat kemajuan daerah. Transparansi sejati adalah ketika yang terbaik benar-benar diberi kesempatan,  

Pangkep 5 Agustus 2025

Herman Djide 

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan