TANGERANG - Pembongkaran Bangli di wilayah kecamatan Sindang Jaya telah rampung dilaksanakan namun masih menyisakan beberapa hal yang belum dilaksanakan diantaranya jembatan yang berdiri diatas lahan milik PUPR tanpa memiliki izin yang masih kokoh berdiri
Hal ini menjadi polemik bagi masyarakat dan FRIC, pasalnya jembatan jembatan yang berdiri kokoh tersebut selain menyebabkan penyepitan aliran sungai jembatan tersebut untuk kepentingan segelintir orang untuk memanfaatkan aset milik negara.
Banyak kalangan mendesak agar BBWS C3 bersikap tegas dengan melakukan pembongkaran.
Salah satunya, Ketua Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPW Banten, Habibi. Dia menilai keberadaan jembatan yang dibangun itu menimbulkan berbagai persoalan seperti banjir akibat penyempitan aliran sungai jembatan tersebut untuk kepentingan pribadi, Ujar Habibi, Selasa, (30/9/25).
Sementara itu salah satu jembatan yang menghubungkan dua Desa Sindang Panon dan Sindang Asih, jembatan yang dibangun untuk kepentingan segelintir orang melakukan usaha galian tanah, tentunya ini akan memicu mobilisasi kendaraan berat yang menyebabkan kerusakan jalan dan polusi, jembatan tersebut juga disebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat umum.
“Sejak awal pembangunannya, jembatan itu disebut untuk kepentingan masyarakat Desa Sindang Panon dan Desa Sindang Asih. Faktanya, sampai sekarang sama sekali tidak bisa diakses warga. Jembatan itu mutlak dibangun hanya untuk akses kendaraan berat yang rencananya untuk galian tanah Merah, Ucap Habibi.
Sementara itu salah satu masyarakat KP Nangka kepada awak media mengatakan, iya benar jembatan itu dibangun untuk akses armada yang rencananya akan ada galian tanah, jadi jembatan ini dibangun untuk melintas alat berat dan armada Dump Truk.
Kalu mereka bilang untu kepentingan masyarakat, masyarakat yang mana dilokasi tersebut tidak ada penduduk,
Kami hanya menunggu janji dari BBWS yang katanya akan segera membongkar jembatan tersebut dan saya harap bisa segera di bongkar, karna ini akan menjadi polemik nantinya dan jalan di kampung kami yang sudah bagus akan rusak kalau sampai jadi proyek galian tanah Merah tersebut, " Ucap warga Kp Nangka yang namanya sengaja kami rahasiakan.
Habibi menambahkan, ia menuntut konsistensi BBWS C3 dalam menegakkan aturan. jangan sampai jembatan permanen yang jelas belum berizin tidak berani disentuh. Kami menunggu langkah berani dari BBWS C3 untuk membongkarnya, ” tegas Habibi
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah bersama Satpol PP Kabupaten Tangerang untuk berkoordinasi dengan BBWS C3 agar segera mengambil tindakan tegas.
“Kalau memang dinyatakan tidak sah, ya harus dibongkar, ” tukasnya.*
