JAKARTA - Gelombang perubahan tampaknya akan segera menghantam sektor pertambangan ilegal di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menunjukkan keseriusannya dalam menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik haram tersebut. Targetnya tidak main-main: sekitar 1.000 lebih tambang ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima arahan langsung dari Menteri Bahlil dan segera bergerak berdasarkan data yang disampaikan oleh Presiden Prabowo.
"Sudah arahan dari pak Menteri kita respons ya. Jadi saat ini kita mencoba untuk melakukannya, kan banyak ya ada 1.300 lebih dari data Presiden, " kata Rilke di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
Namun, Kementerian ESDM tidak hanya berpangku tangan pada data yang ada. Mereka juga melakukan verifikasi independen untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi terkait tambang-tambang ilegal tersebut. Data hasil verifikasi ini akan menjadi dasar utama dalam penindakan.
Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya juga menjadi kunci dalam strategi pemberantasan ini. Kementerian ESDM menyadari bahwa penindakan tambang ilegal membutuhkan sinergi dan dukungan penuh dari berbagai pihak.
"Mungkin dalam minggu depan kita sudah mulai melakukan beberapa langkah penanganannya, cuma untuk yang mananya saya belum bisa tentukan, " ujar Rilke.
Isu tambang ilegal memang menjadi salah satu fokus utama dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8). Prabowo dengan tegas menyebutkan bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Kerugian negara akibat aktivitas ilegal ini diperkirakan mencapai angka fantastis, yaitu Rp300 triliun. Sebuah jumlah yang sangat besar dan sangat memprihatinkan.
Prabowo juga meminta dukungan penuh dari parlemen untuk memberantas praktik ilegal ini. Ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat, tanpa memandang jabatan atau kekuasaan.
"Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal TNI, atau jenderal polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat, " ucap Prabowo.
Pernyataan tegas Prabowo ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi dan praktik ilegal yang merugikan negara dan rakyat. Kita berharap, tindakan nyata dari Kementerian ESDM dan aparat penegak hukum lainnya dapat segera membuahkan hasil dan memberikan efek jera bagi para pelaku tambang ilegal. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang keadilan dan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia. (Kabar Menteri)
