BARRU — Wakil Bupati Barru, Dr. Abustan, menerima kunjungan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan di ruang kerjanya pada Rabu (10/9/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan fokus utama pada masalah ketersediaan jaringan listrik PLN di Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting.
Rombongan Ombudsman dipimpin oleh Dr. Ismu Iskandar (Kepala Perwakilan) yang didampingi oleh Andi Ibrahim (Kepala Keasistenan Pencegahan) dan Hasrul Eka Putra (Asisten Muda Ombudsman RI). Perwakilan dari PLN turut hadir, yaitu Muhammad Yunus dari PLN UP2K Sulsel, serta Gunawan dan Kusnadi dari PLN ULP Barru.
Fokus pada Pemerataan Layanan Publik
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Ismu Iskandar, menegaskan komitmennya untuk mendorong layanan publik yang adil dan merata.
“Ombudsman hadir untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pelayanan publik yang layak, termasuk hak dasar seperti ketersediaan listrik, ” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan PLN untuk segera menemukan solusi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Wakil Bupati Barru, Abustan, menyambut baik kunjungan ini dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
“Kami di Pemerintah Kabupaten Barru sangat terbuka terhadap masukan Ombudsman. Kehadiran Ombudsman bersama PLN tentu menjadi kekuatan bagi kami dalam mencari solusi terbaik, terutama untuk menghadirkan layanan dasar seperti listrik yang merata hingga ke pelosok desa, ” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Barru didampingi oleh Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Kabag Organisasi Setda, dan Camat Pujananting.
Tindak Lanjut dan Harapan untuk Masyarakat
Setelah pertemuan dengan Wakil Bupati, tim Ombudsman Sulsel langsung menuju Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, untuk mengadakan kegiatan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) on the Spot.
Ombudsman Sulsel mengajak masyarakat Barru untuk memanfaatkan kesempatan ini guna menyampaikan laporan atau pengaduan terkait pelayanan publik agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.
