JAKARTA - Rencana alokasi anggaran sebesar Rp 335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 mendatang memicu pertanyaan serius. Keraguan ini muncul tatkala realisasi anggaran tahun berjalan, yang seharusnya mencapai pagu Rp 71 triliun, baru terserap Rp 19, 3 triliun hingga 26 September 2025. Angka ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar mengenai kapasitas belanja Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengelola dana sebesar itu.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menegaskan bahwa lonjakan anggaran MBG di tahun 2026, di tengah serapan yang masih minim, akan terus dievaluasi secara mendalam. Peningkatan anggaran ini, menurutnya, sangat dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan target program yang semakin besar.
"Kalau namanya evaluasi ini kita akan lakukan bukan cuma MBG, semua anggaran K/L dilakukan evaluasi. Cuma kalau pertanyaannya 'kok tahun depan lebih banyak?' ya karena target dan kebutuhannya jadi lebih besar, " ujar Prima di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).
Prima merinci bahwa target dan kebutuhan yang lebih besar itu mencakup peningkatan jumlah sekolah dan siswa penerima manfaat program MBG pada tahun mendatang. Ia memberikan ilustrasi konkret mengenai hal ini.
"Misalnya kita ngomong sekarang sekolahnya 100, tahun depan sekolahnya 400, ya otomatis kan duitnya jadi lebih banyak (yang dibutuhkan). Jadi kita nggak ada 'oh ini karena supaya bisa lebih banyak nih buat BGN' enggak! Karena BGN itu kan (buat) program MBG dan MBG kan ada target, targetnya sekian orang, " terang Prima.
Meskipun demikian, Prima menunjukkan optimisme tinggi terhadap penyerapan anggaran program MBG di tahun depan. Ia meyakini penyerapan akan lebih maksimal seiring dengan semakin matangnya BGN dan pihak terkait dalam mengelola program ini.
"Tahun depan ya pasti sebetulnya secara administrasi, kemudian gimana handling-nya, ini kan kita sudah tambah ahli, jadi kecepatan untuk pencairan saya rasa ini juga akan semakin baik, " imbuhnya.
Percepatan realisasi anggaran program MBG ini, menurut Prima, telah terlihat sejak Agustus 2025. Perubahan signifikan terjadi setelah mekanisme pencairan anggaran untuk BGN tidak lagi menggunakan sistem reimburse pasca April 2025.
"Mengenai mekanisme ini memang ada perubahan, (Januari) sampai April kita menganut paham reimburse, jadi belanja dulu, kemudian dicatat, ditagihkan. Setelah April, nggak gitu, dia bikin perencanaan sampai 10 hari ke depan, sampaikan ke kami, kita bayar. Jadi ini ada perubahan, " beber Prima.
Perubahan mekanisme ini, lanjut Prima, bertujuan untuk mempercepat proses pencairan anggaran. Ia membandingkan dengan model sebelumnya yang dinilai tidak mampu mengakomodasi kecepatan yang diinginkan.
"Makanya kalau kita lihat pergerakan dari realisasi untuk MBG itu sekarang sudah mulai cepat. Sejak Juni, Juli, Agustus, terus Agustus ke September naik 3x lipat. Berarti proses yang ada di BGN sudah semakin baik, " tambahnya.
Prima menambahkan, perubahan dari sistem reimburse ke model pembayaran langsung berdasarkan perencanaan merupakan hasil evaluasi. Tujuannya jelas, yakni untuk mengakselerasi realisasi anggaran dan memastikan program berjalan efektif. (PERS)
