PALEMBANG - Pemerintah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, menerima apresiasi luar biasa dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait komitmen tinggi dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah terpencil.
Apresiasi atau pujian tersebut disampaikan Sekretaris Deputi Bidang Sistem Tata Kelola BGN sekaligus Koordinator Wilayah Sumatera Ny Ernia Sofi Yessi, pada Rapat Validasi Data Titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Sumatera, yang dipusatkan di Kota Palembang, Sumsel, Kamis (2/10).
Yessi (begitu Sekretaris Deputi lebih akrab disapa), menyebutkan, ia secara khusus memuji kehadiran dan komitmen Wakil Bupati Merangin H Abdul Khafidh, pada awal pemaparan materi rapat tersebut.
‘’Penghargaan luar biasa saya sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Merangin yang memiliki komitmen luar biasa dalam menyukseskan program MBG di daerah terpencil, ’’ ujar Yessi.
Kehadiran Wabup Merangin pada tersebut lanjut Yessi, menunjukkan komitmen besar dan keseriusan Merangin, dalam menjalankan program Pemerintah untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.
Diakui Yessi, tantangan yang dihadapi Merangin sebagai kabupaten yang luas dengan sebagian daerah pegunungan menuntut komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk melaksanakan program MBG.
‘’Terima kasih Pak Wabup Merangin, semoga Kabupaten Merangin yang bapak pimpin bisa bersinergi dengan baik bersama Badan Gizi Nasional (BGN), ’’ucap Yessi dihadapan para kepala daerah lainnya.
Pujian senada juga datang dari Noudy Reinold Pierre Tendean, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, yang juga sekaligus Anggota Tim Pelaksana Wilayah Sumatera.
‘’Terima kasih Pak Wabup Merangin, rapat ini sangat penting bagi kesuksesan pelaksanaan program MBG di daerah terpencil. Ini akan menjadi catatan khusus kami dan akan kami laporkan kepada Pak Menteri Dalam Negeri, " ungkap Noudy, disambut tepuk tangan meriah dari peserta rapat.
Akurasi Lokasi
Dalam rapat tersebut, Yessi menjelaskan bahwa tujuan utama dari validasi data titik SPPG adalah untuk memastikan akurasi dan keberadaan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebenarnya, guna mencegah adanya SPPG fiktif.
‘’Validasi ini krusial untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan akses di daerah terpencil, yang sering menghadapi kendala logistik dan geografis ekstrem, ’’ beber Yessi.
Poin-poin penting lainnya yang ditekankan dalam validasi itu jelas Yessi, meliputi kelayakan lokasi SPPG, termasuk akses jalan, ketersediaan sumber daya dan potensi rantai pasok.
Tidak hanya itu, juga dibutuhkan strategi khusus untuk pengadaan bahan baku, distribusi makanan dan operasional SPPG yang efektif di tengah keterbatasan akses daerah terpencil.(IS/ari)
