PANGKEP SULSEL – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dituntut lebih selektif dalam menyusun dan melaksanakan program. Bupati menekankan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, hingga pemerintah desa memprioritaskan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Efisiensi anggaran bukan berarti pembangunan berhenti, tetapi justru menjadi momentum bagi daerah untuk berinovasi. Menurut sejumlah pejabat daerah, strategi yang diambil adalah mengurangi program seremonial dan perjalanan dinas, lalu mengalihkan anggaran pada sektor pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.
Dinas-dinas teknis diarahkan agar lebih banyak melakukan kegiatan berbasis padat karya, pendampingan UMKM, serta digitalisasi layanan publik. Dengan begitu, meski anggaran terbatas, pelayanan masyarakat tetap berjalan maksimal dan bahkan bisa lebih efisien.
Di tingkat kecamatan, camat diminta menjadi penghubung dan penggerak sinergi antara dinas dengan kelurahan dan desa. Program prioritas seperti kesehatan preventif, pemberdayaan pemuda, hingga pembinaan usaha mikro akan lebih efektif jika dilakukan dengan pendekatan langsung kepada masyarakat.
Sementara itu, lurah dan kepala desa memiliki peran penting dalam mengaktifkan gotong royong warga. Kegiatan pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum sederhana bisa dilakukan melalui padat karya yang melibatkan masyarakat setempat. Selain menghemat anggaran, model ini juga menyerap tenaga kerja dan mempererat kebersamaan warga.
Program pemberdayaan pertanian, perikanan, dan peternakan juga mendapat perhatian. Desa diarahkan untuk mengembangkan lumbung pangan, pupuk organik mandiri, serta bank bibit sebagai strategi menjaga ketahanan pangan lokal. Dengan memanfaatkan potensi alam desa, masyarakat tidak hanya lebih mandiri, tetapi juga berpeluang meningkatkan pendapatan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya digitalisasi pelayanan publik. Aplikasi sederhana untuk pelayanan administrasi seperti surat keterangan, izin usaha, atau aduan masyarakat diharapkan bisa memangkas biaya operasional, mengurangi birokrasi, dan memberi pelayanan lebih cepat kepada warga.
Dalam bidang kesehatan, posyandu dan kegiatan penyuluhan menjadi garda terdepan. Dengan langkah preventif, beban anggaran kesehatan bisa ditekan karena masyarakat sudah lebih sadar menjaga pola hidup sehat. Begitu pula di bidang pendidikan, taman baca desa dan pelatihan literasi digital diprioritaskan untuk mencetak generasi muda yang lebih kreatif dan adaptif.
Dengan strategi efisiensi yang tepat, keterbatasan anggaran justru bisa menjadi peluang untuk memunculkan inovasi. Pemerintah daerah berharap, seluruh jajaran hingga tingkat desa dapat menjalankan program dengan prinsip sederhana: hemat biaya, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Pangkep 30 Agustus 2025
Herman Djide
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan
